Air Bersih Bukan Sekadar Wacana, DPRD Harus Gerak!

Mediakompasnews.com – Kota Tangerang – Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Banten ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PERUMDAM TKR) Kabupaten Tangerang menjadi sorotan. Meski mendapat apresiasi atas kinerja dan kepatuhan pajak, pengamat kebijakan publik menilai dukungan DPRD tak boleh hanya sebatas pujian.

Pertemuan yang digelar Rabu, 2 Juli 2025 lalu di Aula Tirta Kantor Pusat PERUMDAM TKR membahas pengelolaan dan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) yang menjadi bagian dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Provinsi Banten. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi III DPRD Banten Iwan Rahayu beserta jajaran, serta disambut langsung oleh Direktur Utama PERUMDAM TKR, Sofyan Sapar.

GRANID Siap Bersinergi dengan Kepolisian Perangi Narkoba di Banten TANGERANG – Ketua Umum Gerakan Rehabilitasi dan Anti Narkotika Indonesia (GRANID), H. Akhyar Kamil, S.H., menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten, dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sebagai organisasi sosial yang bergerak melalui pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif, GRANID fokus membangun ketahanan sosial masyarakat serta memberdayakan generasi muda—kelompok paling rentan terhadap bahaya narkoba. > “Rehabilitasi dan pencegahan harus berjalan beriringan. GRANID siap menjadi mitra strategis kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkoba,” tegas Akhyar Kamil. Ia menyoroti bahwa kejahatan narkotika adalah ancaman multidimensi yang tak bisa ditangani satu sektor saja. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga masyarakat sipil, mutlak diperlukan. Saat ini, GRANID mengimplementasikan berbagai program strategis, seperti: Literasi anti-narkoba melalui kampanye edukatif di sekolah dan komunitas, Pendampingan sosial berbasis komunitas, Pelatihan konselor sebaya, serta Kemitraan kelembagaan dengan berbagai instansi. Provinsi Banten dipilih GRANID sebagai wilayah percontohan nasional dengan model penanganan berbasis masyarakat yang inklusif, sistemik, dan berkelanjutan. > “GRANID bukan sekadar gerakan, melainkan wadah pengabdian kolektif untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Mari bersama ciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba,” tutup Akhyar Kamil.

Juli 31, 2025

Rutan Kelas l Tangerang: Bina Karakter, Tamping Tumbuh Bersama Pramuka

Juli 30, 2025

Baca juga: Berita Acara Sumpah Advokat Peradi Utama di Pengadilan Tinggi Denpasar

Sofyan menyampaikan, sebagai BUMD, pihaknya berkomitmen penuh terhadap kepatuhan membayar pajak, termasuk PAP yang dibayarkan ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten melalui UPTD.

“Kepatuhan terhadap pajak ini adalah bentuk tanggung jawab dan kontribusi nyata PERUMDAM TKR dalam mendukung penerimaan daerah,” ujarnya.

Komisi III DPRD Banten pun mengapresiasi kinerja PERUMDAM TKR, yang dinilai telah memberikan pelayanan air minum dengan baik serta patuh terhadap kewajiban pajak.

“Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar dalam kontribusi PAP. Kita dorong agar data inventarisasi dan pemetaan potensi bisa dimaksimalkan,” ungkap Ketua Komisi III, Iwan Rahayu, dari Fraksi PDIP.

Namun, pernyataan berbeda datang dari Adib Miftahul, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang. Menurutnya, DPRD jangan hanya berhenti pada pujian tanpa memberikan dukungan konkret berupa regulasi yang mempermudah kerja BUMD.

“PDAM TKR itu sudah kenyang pujian. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan lewat political will, terutama soal percepatan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Itu wilayah kerja dewan, jangan omon-omon saja,” tegas Adib.

Baca juga: Wakapolri Ditunjuk Wakil Komisaris Utama di Industri Peralatan Pertahanan

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang selaras, tidak tumpang tindih, dan pro terhadap penguatan BUMD.

“Regulasi yang tidak sinkron sering jadi penghambat. Sementara BUMD dituntut memberikan PAD sebesar-besarnya. Ini kontradiktif dan bisa mengganggu Good Corporate Governance,” pungkasnya. (Mar)

—

Profil Narasumber:

Adib Miftahul

Pengamat Politik & Kebijakan Publik

Dosen FISIP UNIS Tangerang

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN)