Mediakompasnews.Com – Sintang, Kalimantan Barat – Niat mulia menerangi pelosok negeri lewat program Listrik Masuk Desa (Lisdes) di Desa Air Nyuruk, Kecamatan Ketungau Hilir, kini diwarnai isu tak sedap. Sebuah dugaan skandal mulai menjadi perbincangan, menyoroti indikasi monopoli, intimidasi, hingga gratifikasi yang disinyalir melibatkan seorang pria berinisial Ed. Pria ini kerap disebut-sebut melabeli dirinya sebagai “Duta Listrik” sekaligus perpanjangan tangan Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Gulam Muhammad Sharon.
Alih-alih sekadar membawa edukasi energi, Ed justru dikeluhkan oleh sebagian pihak karena bertindak di luar kapasitasnya. Berdasarkan informasi yang beredar, dengan membawa nama besar anggota dewan, muncul dugaan kuat bahwa oknum tersebut menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pihak-pihak tertentu.
Dugaan Praktik Kotor : Indikasi Monopoli Vendor dan Tekanan Terhadap Warga
Penelusuran dan keluhan di lapangan memunculkan informasi terkait dugaan modus operandi yang memberatkan masyarakat. Ed, yang seharusnya bersikap netral sesuai kapasitasnya, disinyalir menunggangi program Lisdes ini untuk mengarahkan warga pada “vendor titipan” tertentu. Agar skenario ini berjalan mulus, beredar kabar adanya dugaan permufakatan antara oknum Duta Listrik tersebut dengan Kepala Desa Air Nyuruk, berinisial J.
Berdasarkan rumor yang santer beredar di tengah warga, Kades J diisukan menerima janji fee sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per pelanggan/warga apabila berhasil mengarahkan warganya untuk menggunakan jasa instalasi dari vendor yang disinyalir terafiliasi dengan Ed, Dugaan Menguat karna adanya perbandingan harga yang sangat jauh dari desa tetangga yang sudah ada jaringanya dan instalasi dan jasa pelayanan yang sama. Akibatnya, masyarakat Air Nyuruk yang seharusnya berhak memilih instalatir dengan harga pasaran yang wajar, justru merasa diarahkan dan diduga mendapat tekanan halus dari perangkat desanya sendiri untuk memilih vendor tertentu yang harganya dinilai kurang masuk akal.
Terdapat indikasi bahwa masyarakat kecil berpotensi merugi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, vendor lokal diduga kesulitan mendapatkan ruang kerja karena adanya indikasi pengondisian sebelum jaringan listrik itu sendiri dianggarkan.
Kabar Jejak Rekening dan Dugaan “Menjual Nama Dewan”
Keluhan terhadap oknum Ed tidak berhenti di situ. Berdasarkan informasi dan bukti awal yang diklaim beredar di kalangan tertentu, Ed disinyalir meminta sejumlah dana kepada vendor dengan dalih “uang operasional” dan jasa pengawalan Lisdes. Kabarnya, terdapat jejak transfer ke rekening pribadi oknum tersebut dari pihak vendor.
Dalam melancarkan permintaan tersebut, Ed ditengarai kerap membawa-bawa nama Gulam Muhammad Sharon. Hal ini memunculkan kesan di lapangan seolah-olah pungutan tersebut adalah hal yang wajar karena sang Anggota Dewanlah yang memperjuangkan jaringan tersebut di PLN.
Sorotan Publik Terhadap Peran dan Respons Gulam Muhammad Sharon
Hal yang kini menjadi tanda tanya besar bagi publik adalah respons dari Gulam Muhammad Sharon. Secara publik, Sharon kerap menegaskan sikap netralnya, menyatakan bahwa masyarakat bebas memilih vendor manapun tanpa ada arahan atau paksaan.
Namun, keluhan di lapangan tampaknya menunjukkan dinamika yang berbeda. Isu terkait dugaan tindakan kurang pantas berkedok Duta Listrik ini kabarnya sudah sempat disampaikan secara internal ke saluran komunikasi resmi Gulam Muhammad Sharon. Bahkan, salah satu advokasi di Sintang dikabarkan pernah menanyakan secara langsung batas wewenang Edo kepada sang Anggota Dewan, merujuk pada rekam jejak hubungan Ed dengan vendor-vendor lain sebelumnya.
Pertanyaan kritis dari publik pun bermunculan : Mengapa keluhan tersebut terkesan belum mendapat tanggapan tegas? Mengapa oknum yang diduga bermasalah ini disinyalir masih diberi ruang untuk mengurus Lisdes?
Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi. Publik berharap ada klarifikasi terkait mengapa setiap kali ada jaringan baru masuk, Kades kerap dikabarkan dipanggil oleh pihak dewan. Seharusnya, ranah seorang wakil rakyat adalah pengawasan kebijakan secara makro, bukan terseret dalam isu teknis instalasi internal apalagi jika diwarnai keluhan warga.
TELUSUR ATURAN : Potensi Pelanggaran Batas Wewenang
Apabila dugaan dan keluhan masyarakat ini benar adanya, maka tindakan oknum-oknum terkait berpotensi kuat menabrak berbagai aturan dan batasan wewenang yang berlaku:
Batasan Tugas “Duta Listrik” (Ed) :
Tugas Utama : Memberikan edukasi, sosialisasi keselamatan listrik, dan menghimbau masyarakat tentang penggunaan energi yang bijak.
Potensi Pelanggaran : Duta Listrik pada dasarnya bukanlah makelar proyek. Apabila terbukti membawa, merekomendasikan secara paksa, atau mengarahkan masyarakat pada satu vendor instalatir tertentu — terlebih jika terbukti menerima aliran dana dari vendor atau membagikan fee kepada aparat desa — maka tindakan tersebut berpotensi masuk ke dalam ranah dugaan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang.
Aturan Kepala Desa :
Tugas Utama : Melindungi, mengayomi masyarakat, serta memfasilitasi pembangunan desa demi kesejahteraan warga.
Potensi Pelanggaran : Kades dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, atau menerima pemberian/gratifikasi (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa & UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Jika isu Kades J menekan warganya demi *fee* Rp 1 juta per kepala ini Jikalau ini benar-benar terbukti di mata hukum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran sumpah jabatan dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Harapan Masyarakat Akan Tindakan Cepat
Dugaan skandal ini diharapkan tidak dibiarkan menguap begitu saja. Publik dan masyarakat Kalimantan Barat menantikan langkah tegas dan transparan:
Klarifikasi dan Tindakan Tegas dari Gulam Muhammad Sharon : Demi menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat, pihak Gulam Muhammad Sharon diharapkan segera menelusuri kebenaran informasi ini di lapangan. Jika terbukti oknum Ed bertindak di luar batas, publik menanti ketegasan untuk mencopot atau membatasi pergerakannya, guna menepis spekulasi pembiaran.
2. Penelusuran oleh Aparat Penegak Hukum : Pihak berwenang, seperti Kepolisian dan Kejaksaan di Kalimantan Barat, diharapkan dapat menjadikan isu yang meresahkan ini sebagai informasi awal untuk melakukan investigasi. Apabila bukti transfer, keterangan vendor, dan saksi masyarakat memang ada, maka proses hukum harus ditegakkan untuk mengusut dugaan tindak pidana pemerasan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.
Masyarakat Kalimantan Barat akan terus memantau perkembangan isu ini. Harapan terbesarnya adalah agar program terang dari negara benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menjadi ladang keuntungan bagi segelintir oknum.
(Willo)
