Mediakompasnews.com – Kabupaten Tangerang – Dugaan praktik pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan publik mengarah pada mobil transportir milik PT Sentral Global Buana (SGB) yang beroperasi di Jalan Raya Rancaiyuh, Desa Rancah Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.
Meski laporan telah masuk ke kepolisian sejak awal Januari 2026, penanganan kasus ini dinilai berputar-putar dan belum menunjukkan kepastian hukum.
Informasi yang dihimpun, dugaan pelanggaran tersebut pertama kali dilaporkan pada Minggu, 11 Januari 2026, melalui Laporan Informasi (LI) yang disampaikan kepada Kanit Reskrim Polsek Panongan. Laporan itu juga diperkuat dengan pemberitaan media online sebagai bentuk kontrol sosial.
Objek laporan mengarah pada aktivitas mobil transportir PT SGB yang diduga melakukan pengangkutan BBM tanpa dilengkapi perizinan usaha migas yang sah.
Perwakilan LSM DPP Pemantau Keadilan dan Negara (PKN) menyebut telah mendatangi Polsek Panongan pada Rabu, 14 Januari 2026, setelah sebelumnya mendapat arahan langsung dari Kanit melalui pesan WhatsApp.
“Kalau memang mau buat laporan silakan datang ke Polres atau Polsek,” tulis Kanit Polsek Panongan dalam pesan singkatnya.
Namun, setibanya di Polsek Panongan, pelapor diarahkan dari SPKT ke Unit Reskrim. Di sana, laporan lanjutan tidak langsung diterima. Pelapor justru diminta meninggalkan nomor handphone dengan alasan akan dihubungi kembali.
“Nanti kita sounding ke Abang, nanti Abang tinggalkan saja nomor handphone,” ujar salah satu anggota Reskrim, Rabu (14/1/2026).
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik, mengingat unsur awal dugaan tindak pidana dinilai telah terpenuhi.
Secara hukum, dugaan aktivitas pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin bukanlah perkara ringan. Praktik tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain:
1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal ini secara tegas melarang setiap orang atau badan usaha melakukan pengangkutan dan niaga migas tanpa izin usaha dari pemerintah.
Penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp30 miliar.
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014
Mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, termasuk larangan penyalahgunaan BBM dan distribusi di luar peruntukan.
3. Dugaan Perbuatan Berlanjut
Jika BBM tersebut diduga diperjualbelikan kembali untuk mencari keuntungan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai niaga ilegal, bukan sekadar pelanggaran administratif.
Aktivis menilai, aparat penegak hukum seharusnya segera menaikkan status LI menjadi Laporan Polisi (LP) untuk kepastian hukum.
“Ini patut diduga pelanggaran UU Migas Pasal 53. BBM diangkut tanpa izin dan berpotensi dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Unsur pidananya jelas,” tegas Sandi Ari B kepada wartawan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi terkait peningkatan status penanganan perkara tersebut. Publik pun menunggu, apakah dugaan pelanggaran migas ini akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan, atau berhenti sebatas laporan informasi tanpa kejelasan arah hukum.
Redaksi menegaskan akan terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari fungsi pers dalam kontrol sosial, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Mar/Tim
Sumber: LSM PKN
