LOGO MEDIA KOMPASNEWS.COM
PIMRED MKN DAN WAKIL PIMRED MKN
KOMISARIS PT MKN
KETUM OPAN FWJ INDONESIA
PIMPINAN REDAKSI

Home / Berita Utama / Nasional

Kamis, 13 Oktober 2022 - 12:48 WIB

Wapres Minta Seluruh Pemangku Kepentingan Bersinergi Hadapi Ancaman Bencana

Mediakompasnews.Com – Banjarbaru – Sebagaimana diketahui wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrem. Kondisi ini selain memiliki keunggulan yakni tanahnya yang subur, namun juga dapat menimbulkan beberapa akibat buruk seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan.

Akhir-akhir ini, seiring datangnya musim hujan di tanah air, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memberikan peringatan akan potensi terjadinya bencana terutama banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem di berbagai daerah.

Baca Juga :  Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLI Kodim 0414 Koorcab Rem 045 PD II/Sriwijaya Melaksanakan Webinar Obrolan Akhir Minggu Bersama Sahabat-Sahabat YKPI

Terkait hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pun meminta seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang telah diperingatkan BMKG.

“Saya minta seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga dinas-dinas semua, termasuk TNI/Polri, semuanya, kita bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi,” tegas Wapres saat dimintai tanggapannya oleh awak media usai menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat di Sentra Budi Luhur, Jl. Ahmad Yani Km 30, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (13/10/2022).

Terlebih pemerintah daerah, lanjut Wapres, yang harus benar-benar bersiap terutama terkait penyediaan anggarannya, karena BMKG telah memperingatkan potensi ancaman bencana yang cukup besar di berbagai daerah.

Baca Juga :  Ridwan Kamil Bertemu Ironman Asal Cirebon

“Ini sebenarnya kan hampir setiap tahun (terjadi), cuma mungkin ada yang lebih besar, lebih kecil saja tergantung dan pada situasi yang kita hadapi. Tahun ini memang (potensinya) dianggap agak besar karena itu seluruh pemangku kepentingan di daerah harus disiapkan dan anggarannya sudah harus disiapkan,” paparnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa penanggulangan bencana harus menjadi program prioritas di daerah dan pelaksanaannya dengan melibatkan banyak pihak terkait.

“Ini penting, tidak mungkin (bencana) ditanggulangi oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga seluruh potensi yang ada di daerah (harus menjalin) sinergi dan kolaborasi (agar) betul-betul menjadi satu kesatuan,” tegasnya.

Baca Juga :  Diinfokan Sering Terjadi Transaksi Narkotika, Personil Polsek Kepenuhan Tangkap Pemilik Sabu 6, 49 Gram

Seluruh pemangku kepentingan, lanjut Wapres, harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

“Seluruh pemangku kepentingan di daerah semuanya, tokoh masyarakat, akademisi termasuk juga tentu para ulama, (harus) ikut membantu dalam menanggulangi dampak (bencana),” pungkasnya.

Turut mendampingi Wapres dalam konferensi pers kali ini, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Sumber : RJP-BPMI Setwapres

(A Hidayat)

Share :

Baca Juga

TNI/POLRI

Polsek Senen Berhasil Meringkus 5 orang Bandar Narkoba

TNI/POLRI

Danrem 064/MY Soroti Potensi SDA dan SDM yang Luar Biasa di Banten

Berita Utama

Gelar Tumpeng 77 sebagai Wujud Syukur Prestasi yang Diraih Jawa Barat

Berita Utama

Bhabinkamtibmas Polsek Cijaku Polres Lebak Menyalurkan Bantuan sembako dari Kapolri

Berita Dunia

Ibu Iriana Serahkan Bantuan kepada Rumah Sakit di Kyiv

Berita Utama

Kapolres Rokan Hulu AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK MH Instruksikan Jajaran Tindak Tegas Pelaku Curas

Nasional

Mendag RI Berihkan Solusi Pada Petani Mangga Indramayu

Berita Utama

Presiden Instruksikan Jajaran Tindaklanjuti Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat