Mediakompasnews.Com – Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Walil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional XI KAHMI rencananya akan diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah akhir 24-27 November 2022, dengan tema besar ‘Bangkit, Bersinergi Membangun Negeri Menuju Peradaban Baru’. Selain memperkuat konsolidasi organisasi, penyelenggaraan Musyawarah Nasional juga harus menghasilkan berbagai terobosan. Salah satunya mentransformasikan KAHMI yang selama ini telah menjadi kekuatan sosial, dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi bangsa.
Pada awal Januari 2022, Presiden Jokowi telah mencabut 2.078 izin usaha di sektor pertambangan, serta 192 izin sektor perhutanan. Satu diantaranya karena perusahaan yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Berbagai izin usaha yang telah dicabut tersebut, oleh Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi akan didistribusikan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan hingga organisasi keagamaan, BUMD, BUMDes serta UMKM.
“KAHMI sangat tepat menjadi salah satu organisasi yang mendapatkan pendistribusian. Selain karena rekam jejaknya selama lebih kurang 75 tahun ini telah terbukti menjadi penjaga dan perawat kemajemukan serta kesolidan bangsa, pemberian izin usaha pertambangan ataupun kehutananan tersebut juga bisa memberikan kesempatan kepada KAHMI untuk berkontribusi dalam mengelola sumber daya alam. Sehingga bisa semakin mewujudkan Indonesia yang berdikari secara ekonomi,” ujar Bamsoet usai menerima panitia Musyawarah Nasional XI KAHMI, di Jakarta, Senin (4/7/22).
Panitia Musyawarah Nasional XI KAHMI yang hadir antara lain, Sekretaris Jenderal KAHMI Manimbang Kahariady, Wakil Ketua Steering Committee Zulkifli, Sekretaris Steering Committee Muslih, Ketua Organizing Committee Sabaruddin, Sekretaris Organizing Committee Umar Lessy, dan Bendahara Organizing Committee Charles P Siregar.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sesuai tema besar Musyawarah Nasional XI KAHMI ‘Bangkit, Bersinergi Membangun Negeri Menuju Peradaban Baru’, KAHMI harus turut menyiapkan para kadernya menghadapi ekonomi digital dunia yang semakin berkembang pesat. Google dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai 124 miliar dollar AS.
“Salah satunya sudah terlihat dari transaksi e-commerce Indonesia yang pada tahun 2021 lalu oleh Bank Indonesia tercatat telah mencapai Rp. 401 triliun. Terlihat juga dari nilai transaksi perdagangan aset kripto yang pada tahun 2021 lalu mencapai RP 859,4 triliun. KAHMI tidak boleh ketinggalan menghadapi fenomena ekonomi digital ini. KAHMI harus turut menjadi pemain utama, sehingga bisa memperkuat posisi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital dunia, khususnya untuk wilayah Asia dan Asia Tenggara,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dengan terlibat lebih jauh dalam ekonomi digital, KAHMI bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital Indonesia agar semakin tumbuh dan berkembang. Misalnya dengan turut memberikan pencerahan kepada konsumen agar semakin cerdas berinvestasi di ekonomi digital, serta memfasilitasi pendampingan dan upaya perlindungan hukum atas berbagai potensi persoalan yang mungkin dihadapi oleh para pelaku usaha dan konsumen ekonomi digital.
“Para kader KAHMI selain menguasai wawasan kebangsaan, juga harus mulai menguasai artificial intelligence, cloud computing, digital design, hingga blockchain. Sehingga bisa berkontribusi membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia agar semakin kuat. Jangan sampai besarnya potensi ekonomi digital tersebut justru dinikmati asing,” pungkas Bamsoet.
(Ahmad Hidayat)
