Mediakompasnews.com – Kab. Lebak – Diberitakan sebelumnya bahwa Kepala Desa (Kades) Pasirkembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebaķ, berinisial JK, diduga telah melecehkan seorang Wartawan salah satu Media Online bernama Darja, dan pengurus LSM di Kabupaten Lebak bernama Rusmedi, pada saat keduanya hendak meminta konfirmasi pada sang Kades, terkait pelaksanaan kegiatan fisik desa Pasirkenbang, yang dibiayai Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024. Namun sang Kades, terkesan enggan memberikan penjelasannya, sambil mengeluarkan kata-kata, diduga tak senonoh kepada Wartawan dan LSM tersebut beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aspirasi Rakyat Bersatu (ARB) Kabupaten Lebak, Andi Ambrilah. Menyayangkan sikap dari Kades Pasirkembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak ini.
“Saya secara pribadi, sangat menyayangkan perilaku Kades, jika memang terbukti melontarkan bahasa tak senonoh, jelas itu tak mencerminkan sikap seorang pemimpin, yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada Masyarakat, terlebih kejadiannya berlangsung di Kantor Kecamatan, seharusnya dia malu, apalagi menyangkut soal anggaran, jelas itu bukan uang pribada dia, dimana penggunaannya pun harus transparan, apa sulitnya jika hanya memberikan penjelasan manakala dikonfirmasi oleh rekan Wartawan atau pun LSM” kata Andi Mabrilah, ditemui di ruang kerjanya, Senin 10 Juni 2024.
Andi Ambrilah menuturkan, ada sanksi dan ancaman yang akan diterima bagi siapa pun yang menghalang-halangi tugas waryawan.
“Jika merujuk pada undang-undang pokok Pers nomor 40 tahun 1999, pasal 18 ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah),” terangnya.
Menyimak dari Undang Undang Pers no 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 dan 3, serta pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 tersebut, Andi Ambrilah menyebut bahwa jurnalis/wartawan, memiliki kebebasan untuk menggali dan memperoleh informasi serta mempubilasikannya untuk kepentingan publik, dan pekerjaan sebagai jurnalis / wartawan dilindungi hukum.
“Landasan hukum bagi Pers itu kan sudah sangat gamblang, termasuk LSM atau Ormas pun juga sama, mereka terbentuk berdasarkan amanat undang-undang, tetapi masih ada saja oknum-oknum yang menganggap sepele pekerjaan jurnalis /wartawan, jelas mereka itu tidak memahami
pasal yang bisa dikenakan, yakni pasal 310 KUHP tetang penghinaan atau pencemaran nama baik, bahwa menghina adalah menyerang kehormatan
nama baik seseorang, biasanya orang yang diserang merasa malu atas kehormatannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Andi Ambrilah menyebut, perasaan malu yang dialami oleh Wartawan dan LSM atas sikap Kades Pasirkembang, merupakan bentuk kerugian yang dialami, dalam hal ini korban caci maki.
“Tinggal apakah jurnalis /wartawan (korban) dan LSM tersebut merasa dirugikan atau tidak, karena hal ini bisa mengarah pada perbuatan melawan hukum, dan dapat dilaporkan,” pungkasny.
M.Faqih
