LOGO MEDIA KOMPASNEWS.COM
DIREKTUR UTAMA DAN WAKIL PIMPINAN REDAKSI MEDIA KOMPASNEWS COM
DPPPA KABUPATEN TANGERANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H
KETUM OPAN FWJ INDONESIA

Home / Kab.Lebak / Kegiatan Jurnalis / Kegiatan Ormas

Kamis, 18 September 2025 - 07:06 WIB

King Badak Laporkan Dua Oknum DPRD Di Banten Melanggar Etik

Lebak – Mediakompasnews.com – Akibat di duga melakukan pelanggaran etik dan hukum Dua oknum anggota DPRD di Banten dari Partai PPP di laporkan kepada Mahkamah Partai DPP PPP dan Kejaksaan Tinggi Banten. Keduanya terduga melakukan pelanggaran etik sebagai pejabat negara yang kerap bermain proyek dan melakukan tindakan diluar etika dan prinsip kenegaraan engkritik tak berdasarkan pakta kepada pihak pemerintah atau pihak pelaksana kegiatan di tingkat lingkungan masyarakat. Seharusnya menjadi cerminan bagi masyarakat justru membuat gaduh,mereka adalah dari PPP berinisial RAA anggota DPRD Kabupaten Lebak dan MW anggota DPRD Provinsi Banten.

Baca Juga :  Pastikan Steril, Unit Jibom Sat Brimobda Banten Lakukan Sterilisasi Gereja di darkum Polres Lebak

Dalam dokumen laporan pengaduan tersebut mencakup dua kasus dua oknum anggota legislatif di Banten.

Pertama, dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam proyek-proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD itu sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat Lebak dan Banten.
Kedua, sikap offside dari oknum anggota Dewan Provinsi Banten yang kerap menyebarkan narasi liar, termasuk tuduhan adanya setoran dana kepada pihak aspirasi salah satu partai di komisi 5 DPR RI dapil Banten satu.

Baca Juga :  Antisipasi Banjir, Tiga Pilar di Kecamatan Kedungbanteng Gelar Aksi Bersih Sungai

“Perihal dugaan pelanggaran etik dan hukum, laporan sudah kami rampungkan dan segera kami sampaikan ke Mahkamah Partai PPP , MKD dan Kejati Banten,” kata Eli Sahroni alias King Badak kepada media ini dalam rilisnya

King Badak menerangkan, yang menjadi dasar hukum dan ancaman Sanksi yang dapat mereka terima adalah.
1. UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001):
Penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara terancam pidana penjara hingga 20 tahun dan denda Rp1 miliar.

Baca Juga :  Tambang Batubara Ilegal Kampung Cibobos di Keluhkan Warga

2. UU MD3 (UU No. 17/2014):
Anggota DPRD yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan hingga pemberhentian tetap.
3. KUHP Pasal 310–311, tuduhan fitnah tanpa bukti dapat dipidana penjara hingga 4 tahun.

“King Badak selaku Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan berharap kasus ini menjadi perhatian publik sekaligus mendorong perbaikan integritas lembaga legislatif di Banten.

(Tim/Red)

Share :

Baca Juga

JAKARTA

Momentum HUT Jakarta Ke-497 Tahun, Ketua DPD AWPI DKI Jakarta Minta SKPD Perkuat Koordinasi

Kab.Lebak

Kisah Pilu Seorang Pedagang Opak Keliling Desa Curugpanjang Bertahan di Rumah Tidak Layak Huni

Kab.Lebak

Penarikan Kabel Wi-Fi, Di Wilayah Kecamatan Cibadak Dilakukan Malam Hari, Sumber Menyebut Oknum Pengusaha Berinisial (YA)

Kab.Lebak

Forwatu Banten Gelar Aksi Simbolik Dukung Penegakan Hukum Kasus Vina Cirebon di Ungkap Sesuai Fakta

Banten

PERPAM Banten Ingatkan Risiko Birokrasi: Sekda Lebak Harus Segera Diisi Definitif

Kab.Lebak

Antisipasi Kejahatan Jalanan, Balap Liar dan Tawuran, Kapolres Lebak Pimpin Langsung Patroli pada Jam Rawan

Kab.Lebak

Temui DLHK, Forwatu Banten: Kami tidak Puas! Kami Yang Akan Bergerak di Situ Cijoro

Berita Utama

AWPI DPC Kota Bekasi Hadiri Undangan Coffee Morning yang di Fasilitasi oleh Sekretariat Dewan DPRD Kota Bekasi