JAKARTA, MTN, – Fakta bahwa jutaan orang lain bekerja untuk membantu orang lain di komunitas mereka sebagai aktivis sosial, pekerja nirlaba, sukarelawan, penasihat, dan mentor menawarkan bukti lebih lanjut. Bahkan di dunia bisnis, sifat tidak mementingkan diri sendiri dan kepercayaan memainkan peran penting.
Demikianlah yang akan dibangun LSM ANTARTIKA di mana terus berpikir dan bertindak tanpa keegoisan di balik perilaku manusia, dan untuk mempraktikkan perilaku tanpa pamrih yang dipercayai yang secara naluriah disukai.
Masyarakat manusia adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Ini terdiri lebih dari aktivitas ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Keberhasilan atau kegagalannya harus diukur dengan cara yang terkonsolidasi, tidak murni berdasarkan agregat informasi ekonomi yang dipilih secara sempit tentang kinerja individu.
PDB tidak dan tidak bisa menceritakan keseluruhan cerita. Kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan pertukaran uang tidak dihitung sebagai bagian dari PDB — yang berarti bahwa, pada dasarnya, banyak hal yang paling dihargai oleh manusia nyata diperlakukan sebagai tidak memiliki nilai. Sebaliknya, uang yang dihabiskan untuk senjata perang dan kegiatan lain yang membahayakan kesehatan orang atau merusak lingkungan dihitung sebagai bagian dari PDB, terlepas dari kenyataan bahwa mereka menghasilkan penderitaan dan tidak memberikan kontribusi apa pun bagi kebahagiaan manusia.
PDB dapat secara akurat mengukur perilaku egois Manusia Kapitalis. Tapi itu tidak menangkap kesuksesan Manusia Nyata. Kita perlu beberapa bentuk pengukuran baru untuk melakukan itu. Mungkin kita harus mencari cara untuk menghitung pengukuran baru PDB yang “menjaring” dampak buruk yang dilakukan pada manusia. Ini akan menjadi perilaku minus PDB yang membahayakan manusia dan mencegah mereka dari memenuhi potensi mereka — kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kejahatan, kekerasan, penindasan perempuan, dan sebagainya.
Jelas akan ada tantangan dalam mendefinisikan dan mengukur secara akurat “PDB bersih” baru ini, tetapi kita tidak boleh meninggalkan ide hanya karena itu sulit. Mengapa puas dengan pengukuran yang mudah dihitung tetapi mengarahkan dunia ke penilaian kesehatan ekonominya yang tidak akurat?
Sistem pengukuran yang menyesatkan hanyalah salah satu gejala dari masalah yang disebabkan oleh pemikiran ekonomi kita yang cacat. Lain adalah kegagalan kita untuk menyalurkan perubahan teknologi dan sosial sehingga mereka menguntungkan semua orang daripada beberapa yang dipilih.
Setengah abad terakhir telah melihat ekspansi dramatis perdagangan global dan integrasi ekonomi, berkat peningkatan dalam transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi, serta pengurangan bertahap hambatan politik dan sosial. Era baru globalisasi ini seharusnya mengarah pada penciptaan keluarga manusia global yang menikmati kedekatan, harmoni, dan persahabatan yang lebih besar daripada sebelumnya.
Namun dalam praktiknya, globalisasi juga menimbulkan ketegangan dan permusuhan yang luar biasa. Ini menempatkan orang-orang dan negara-negara dalam posisi yang konfrontatif, masing-masing berusaha untuk meningkatkan kepentingan egoisnya sendiri. Asumsi zero-sum yang dibangun dalam teori ekonomi kita mendorong orang untuk mencari cara untuk menjadi “pemenang” dalam pertempuran ekonomi — yang mengharuskan semua orang menjadi “pecundang.”
Salah satu akibatnya adalah meningkatnya xenophobia, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang mengkhawatirkan.
Di bawah organisasi non-pemerintah, LSM ANTARTIKA berupaya menjadi mitra pemerintah yang diimplementasikan akan sangat aktif dalam pekerjaan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga juga menaruh minat pada isu-isu reformasi seperti distribusi tanah, pengurangan hutang dan partisipasi massa yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.
Berdasarkan hal itu, atas dasar surat keputusan No. 0068/0068/SKK-ANT/IX/2022 tentang Penetapan Pengangkatan Badan Pengurus DPP LSM ANTARTIKA (Aliansi Anti Narkoba & Tindak Korupsi Anggaran) yang dibacakan Ramses Sitorus, S.E., M.M selaku Ketua Umum LSM ANTARTIKA (Aliansi Anti Narkoba & Tindak Korupsi Anggaran) didampingi Anton Marathon, S.Kom. selaku Sekjen, dan Dominggos Pasaribu selaku Waketum, di Jakarta, Senin (26/09/2022).
Menimbang :
Dalam rangka memperjuangkan demokrasi yang berkeadilan demi kepentingan bersama sebagai warga Negara Indonesia, guna terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang bebas Narkotika, Anti korupsi, peduli terhadap Lingkungan hidup yang berkelanjutan serta cita-cita untuk mentransformasi masyarakat tertindas ke arah kemerdekaan yang sejati, perlu dan pentingnya pelaksanaan melalui Badan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (LSM ANTARTIKA)
Mengingat:
a) Bahwa sesuai dengan SKT MENDAGRI : 1000-00-00-0247/XI/2021 tentang berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (LSM ANTARTIKA)
b) Bahwa sesuai dengan AD ART Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (LSM ANTARTIKA)
c) Bahwa sesuai AD ART Pasal & tentang Visi dan Misi
d) Bahwa sesuai AD ART Pasal 13 tentang Badan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (LSM ANTARTIKA)
Menetapkan Pengangkatan DANIEL MANURUNG sebagai KETUA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (LSM ANTARTIKA).
Jadi apa yang kita lakukan? Ini adalah akar solidaritas, kekuatan di balik kekuatan politik kita. Adalah tugas kita untuk merasakannya, menamainya, memanfaatkannya, dan mengenalinya apa adanya: sebuah awal.
Visi LSM ANTARTIKA adalah Lembaga yang bermitra dengan pemerintah memperjuangkan kepentingan bersama sebagai warga Negara Indonesia yang berkeadilan, guna terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang bebas Narkotika, Anti korupsi, peduli terhadap Lingkungan hidup yang berkelanjutan demi cita-cita untuk mentransformasi masyarakat tertindas ke arah kemerdekaan yang sejati.
Misi Lembaga sebagai berikut:
1. Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk memonitoring penggunaan anggaran Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah dengan tujuan membangun budaya jujur, ikhlas, profesional adil dan merata;
2. Turut berperan serta dalam monitoring pelaksanaan pembangunan bangsa dalam bidang fisik dan non fisik;
3. Menghimpun potensi yang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
4. Memperjuangkan penegakan hukum demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
5. Berpartisipasi dan aktif dalam penanganan bantuan bagi warga yang terkena musibah bencana alam;
6. Berpartisipasi dan peduli dalam penanganan lingkungan hidup;
7. Turut berperan serta dalam pemberantasan Narkoba dan sejenisnya;
8. Ikut serta memperjuangkan hak Warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima), UU (Undang-Undang) Daerah dan HAM (Hak Asasi Manusia) masyarakat Indonesia di mana pun bertempat tinggal;
9. Ikut serta memberikan pencerahan dan pelatihan untuk mencerdaskan kehidupan warga Negara Indonesia;
10. Ikut serta melestarikan dan memajukan seni dan budaya Bangsa;
11. Ikut serta mendukung UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan memonitoring penyelewengan anggarannya;
12. Turut berperan dalam memajukan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambangan serta pengawasan anggarannya;
13. Bermitra dengan Pemerintah Pusat Baik Daerah dalam memajukan program wisata dan Sosial Budaya Nusantara;
14. Ikut memonitoring Hak dan Kewajiban Ketenagakerjaan yang ada di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Internasional.
(Erwin/Red)
