Mediakompasnews.com – Sumatera Utara – Serdang Bedagai – Atas terbit nya pernyataan salah satu media online terbit senin , 27/3 di Serdang Bedagai yang menyebutkan, “Jangan berharap kepada DPRD Sergai”, di nyatakan oleh penggiat media Syaifudin dan juga anggota dewan pendidikan Serdang Bedagai , Syaifudin mengatakan bahwa kerja Anggota DPRD Sergai selain plesiran, konsultasi dan Bimtek tanpa hasil, sebab itu lah desa desa itu juga mengikuti hal yang sama, ungkapnya di salah satu media.
Enggan berdiam atas hal tersebut, eks Anggota DPRD 2014-2019 Usman Efendi Sitorus (Ustor) yang juga menjabat Sekretaris DPW PPP Sumut menjawab komentar tersebut dengan menghubungi awak Mediakompasnews.com serta menuturkan atas tudingan yang dimaksud.
Pak dewan pendidikan, nie namanya memapaskan ( mengecilkan ) ” DPRD Sergai, sebagai orang yg pernah berda di lembaga itu, saya sangat berkeberatan dengan pendapat, jangan berharap dgn DPRD itu, “Banyak kok yg sudah di lakukan oleh DPRD sergai saat ini, cek aja sudah berapa Perda yg di sahkan, kemudian lihat ketepatan waktu DPRD sergai dalam mengetuk anggaran, terus lihat juga kemampuan kawan2 DPRD Sergai dalam melaksanakan program2 DPRD sergai, sehingga dari sisi serapan anggaran DPRD termasuk yg maksimal di banding OPD2 lainnya, terutama untuk perjalanan dinas/SPPD, dan lihatnya juga betapa sinerginya DPRD Sergai dan Pemkab Sergai dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan'” ujar Ustor.
“Jadi kalau kata bang udin bilang jangan berharap banyak dgn DPRD Sergai”, kalau saya malah sebaliknya, kita harus memberi apresiasi luar biasa terhadap kinerja kawan-kawan DPRD sergai untuk priode 2019-2024. Hal ini dapat dilihat dari ke ikut sertaan mereka di hampir seluruh program-program pemerintah. Urusan proyek-proyek pemerintah kabupaten, baik itu jalan, jembatan, irigisi,bangunan sekolah, mereka ada di urusan P3K mereka juga ada program desa ( dari bintek, jahit menjahit, tanam-menanam ) mereka juga hadir kok,” tambah Ustor.
Pokoknya di hampir seluruh kegiatan pemerintah kayaknya Anggota DPRD Sergai selalu hadir.
Nah, tentang isu adanya pungli, kutipan, kegiatan fiktif atau apalah namanya itu, DPRD belum bersikap ( memanggil) kemudian itu di sebabkan 3 hal ; pertama ; waktunya belum tepat, kedua; jadwal sangat padat, ketiga; sudah sepakat.
Begitu juga inspektorat, kenapa enggak manggil yg bersangkutan; jawabannya sederhana;pertama; belum ada pengaduan resmi ke inspektorat, kedua bukan kewenangan inspektorat ketiga; belum ada perintah dari atasan
Lah, Bupati koq terkesan kurang respon, menurut saya, malah bupati sangat respon, buktinya hal ini beliau persilakan untuk di proses secara utuh, jika ada hal-hal yang bertentangan dgn hukum sebaiknya di proses secara hukum, bila ada kesalahan adminstrsi, ya segera di perbaiki, jika salahnya pada kebijakan kepala OPD maka kepala OPD akan segera di ganti, dgn mempertimbangkan hasil assesment.
Ibarat kata Alm Gus Dur :
“Gitu aja koq repot…” Pungkasnya (ILB)
