LOGO MEDIA KOMPASNEWS.COM
KETUM FWJ INDONESIA

Home / Pemerintah Daerah

Selasa, 10 Januari 2023 - 10:08 WIB

Koordinator FOKAL Kabupaten Muara Enim, Dugaan Upaya Pembodohan Publik Dan Pengabutan Fakta Atas Dinamika Pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah

MediaKompasNews.Com,- Palembang –  Ratusan massa tergabung dalam perwakilan massa berbagai elemen Kabupaten Muaraenim geruduk kantor Gubernur Sumatera Selatan padahal tersebut terungkap dan ditenggarai adanya buntut bentuk kekecewaan dan apriori dari masyarakat terhadap Gubernur Sumsel H Herman Deru. yang Diduga terkesan dan menunda-nunda dalam pelantikan Wakil Bupati terpilih, H Ahmad Usmarwi Kaffah. pasca telah di keluarkannya SK pengangkatan Wakil Bupati Muara Enim terpilih oleh Kemendagri  Selasa ,(10/1/2022 )

” Kami masyarakat Muara Enim sangat kecewa sekali kepada bapak Gubernur Sumsel H Herman Deru. Kenapa dan ada apa karena seyogyanya dan sepatutnya Gubernur Herman Deru terkesan tidak mau untuk melantik pemimpin Definitif kabupaten kami. Padahal, sudah sangat jelas dua SK dari Kemendagri telah di terbitkan untuk di lakukan pelantikan, namun hingga saat ini bapak Gubernur Sumsel terkesan enggan dan mengulur ulur waktu untuk melakukan pelantikan ” ujar sebut Drs. Muklisin ketika dibincangi dalam unjuk rasa damai di kantor Gubernur Sumsel.

Baca Juga :  Sempat Vakum Akibat Covid 19, Perdana Se Rohul MTQ Tingkat Kecamatan Dibuka Wabup Secara Resmi

Lanjutnya Muklis , menambahkan, dalam tuntutan pada aksi damai di kantor Gubernur Sumsel tersebut terdapat ada 3 poin tuntutan yang di berikan kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada aksi unjuk rasa damai tersebut. Diantaranya, yaitu untuk segera melaksanakan perintah dari Kemendagri melakukan dan memfasilitasi dalam pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang tertuang dalam SK tertanggal 27 Desember tahun 2022.

Baca Juga :  Kabiro Mkn Raih Juara 1 Lomba Karaoke

” Kami sangat kecewa sekali kepada bapak Gubernur Sumsel H Herman Deru yang terkesan, trus menunda-munda untuk melakukan pelantikan. Ada apa ini ? Ya, apa bila dalam minggu-minggu ini juga bapak Gubernur Sumsel tidak memberikan jawaban kepastian untuk melakukan pelantikan tentunya kami akan melaporkan perihal ini kepada Kemendagri , sepertibya adanya spekulasi dan dugaan atas upaya pembodohan publik dan pengabutan Fakta sehingga muncul kepentingan atas perkembangan dinamika pelantikan wakil bupati ,” geram Muklis. .

Sebagai informasi , Dalam aksi ini juga diikuti beberapa ormas dan lembaga kabupaten muara enim diantaranya Forum Komunikasi Pemuda Muaraenim Bersatu (FKPMB) Muara Enim Rezano Vivando , Ormas pemuda Pancasila , Ormas FKPMB , Ormas Badar , GP Ansor , Ormas GRIB , FKPPI , Organda sejumlah LSM , awak media serta perwakilan masyarakat kecamatan dalam kabupaten Muara Enim , Sumatera Selatan .

Baca Juga :  Lucky Hakim Kembali Serahkan 5 Sertifikat Tanah Wakaf Mushola dan Masjid di Terisi

Sementara itu , Dalam rekaman video yang didapat awak media ketika Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Ir.SA Supriono, MM memberikan arahan dihadapan staf kantor gubernur , hanya bisa menyebutkan bahwa bulan Januari akan dilangsungkan pelantikan wakil bupati Meskipun belum diketahui dengan pasti tanggal dan hari sehubungan dengan rencana pelantikan .

” Kepastian Januari dilantik , sudah . Masalah jadwal kagek , sudah itu Bae . Tanggal ini Kito dak tau , menyesuaikan Kito ( Pemprov , Red ) ,” Sebut sekretaris daerah provinsi Sumatera Selatan , Ir SA Supriyono , MM , Menanggapi atas desakan sehubungan dengan tanggal dan kepastian pelantikan wakil bupati .  (Dwi.K)

Share :

Baca Juga

Pemerintah Daerah

Penilaian Lomba Kebersihan Tingkat Kabupaten di Desa Deruntenkulon

Pemerintah Daerah

Perkuat Silaturrahmi Dengan Wartawan, Diskominfo kabupaten Belitung Gelar Coffee Morning Dan Melampun Bersama

Pemerintah Daerah

Pengurus IKASI Jawa’ Barat Gelar West Java Fencing Challence 2022

Berita Utama

Bupati Sukiman Harap 5 Program Muslimat NU Bersinergi dan Dukung Program Pemkab Rohul

Pemerintah Daerah

DPP LPPK Pusat : Diduga Abaikan Kwalitas, Program P3-TGAI Desa Gunggung Tidak Sesuai Besaran Teknis (Bestek)

Pemerintah Daerah

1337 Guru Honorer di Kabupaten Indramayu Menunggu Diangkat Sebagai PPPK

Pemerintah Daerah

DPC GMNI Kota Serang Menyerukan Penolakan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dari 6 Tahun Menjadi 9 Tahun

Pemerintah Daerah

Pemerintah Desa Bantan, Mengapresiasi Kegiatan Sosialisasi Dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana