Mediakompasnews.Com LAMPUNG- Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM tersebut bukan saja memberikan dampak pada perekonomian tetapi juga menjadi masalah sosial politik.
Terutama BBM bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki finansial tinggi, sedangkan masyarakat di kalangan bawah tidak dapat merasakan dampaknya.
“Permasalahan lainnya yang relevan dengan alokasi subsidi BBM yang tidak tepat adalah menjadi pengganggu utama dalam mendorong laju pembangunan negara. Subsidi BBM yang harus ditanggung APBN terus meningkat, sehingga membuat ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sempit dan penyediaan infrastruktur bergerak amat lambat,” ucap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menggelar diskusi dalam kegiatan Coffee Morning Berbagi Inspirasi Daerah (Comorbid) Lampung, di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Rabu (26/10/2022).
Diskusi yang mengusung tema “Dinamika dan Strategi Dalam Penyediaan dan Distribusi BBM Bersubsidi yang Tepat Sasaran” tersebut dimoderatori oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Kusnardi,M.Agr.Ec dan dihadiri oleh Region Manager Retail Sales Wilayah Sumbagsel PT. Pertamina, Awan Raharjo, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus, beserta Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, dan Kepala OPD baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mapun Kabupaten/Kota.
Lebih jauh Gubernur menyampaikan bahwa secara letak geografis, Provinsi Lampung merupakan gerbang Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk dan persinggahan jalur trabsportasi menuju ke Provinsi lainnya di Pulau Sumatera.
“Lampung ini adalah daerah persinggahan, banyak yang mau ke provinsi lain di Sumatera, tapi ngisi BBM-nya di Lampung, makanya persediaan bahan bakar bersubsidi di Lampung selalu habis,” ucap Gubernur.
“Setiap daerah itu memiliki kekhususan dan kearifan lokal masing-masing, Lampung ini merupakan daerah persinggahan, jadi saya minta kepada Pertamina agar Lampung ini menjadi perhatian, Ekonomi kita bagus tapi tidak punya daya dukung untuk bergerak,” tegas Gubernur
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi masyarakat Lampung dalam menyikapi kenaikan harga BBM, serta pihak-pihak yang telah menjaga situasi tetap kondusif pasca kenaikan harga BBM.
“Saya mengajak kita semua mengawal kebijakan pemerintah pusat sehingga pendistribusian dan penyaluran BBM terutama subsidi ini dapat tepat sasaran sesuai aturan pemerintah,” ajak Gubernur.
Dalam rangka menjamin ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan beberapa upaya, meliputi:
Membentuk Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi di Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/125/B.04/HK/2022 tanggal 15 Februari 2022
Surat Edaran Nomor 045.2/3308/V.25/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Himbauan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Umum yang ditujukan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat serta upaya turut serta berkontribusi meringankan beban subsidi pemerintah dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak Umum.
Surat Edaran Nomor 045.2/3437/V.25/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung untuk melakukan langkah-langkah pengawasan penyaluran BBM Solar dan BBM Pertalite.
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Wilayah Sumbagsel PT. Pertamina, Awan Raharjo, menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjamin ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi sudah sangat tepat, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
“Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi, Pertamina saat ini sedang mensosialisaikan Program Subsidi Tepat, agar BBM bersubsidi dapat tersalurkan dengan lebih baik. Kami juga mendukung penuh dan mensupport penuh langkah-langkah yang diulakukan Pak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Lampung,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay meminta agar Pertamina bisa lebih giat dalam mensosialisasikan Program Subsidi Tepat, terutama kepada masyarakat disektor Petani, Nelayan dan masyarakat di pedalaman yang membutuhkan BBM bersubsidi.
“Kelemahannya dari Perpres BBM Bersubsidi ini adalah pengawasan, untuk itu penting agar pertamina lebih giat berkoordinasi dengan TNI-Polri maupun semua stake holder terkait agar dapat bekerjasama dengan baik,” ucap Mingrum.
Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, menyatakan bahwa Polda Lampung mendukung sepenuhnya semua program Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, terutama dibidang pengamanan dan ketertiban.
“Mari kita kerjasama, mari kita sama-sama saling mengawasi, saya akan menjalankan komitmen ini sesuai dengan kewenangan kepolisian,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Pj Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah, melaporkan bahwa Pemkab Pringsewu sudah membentuk tim satgas untuk melakukan monitoring BBM bersubsidi, dan dari 8 SPBU yang berada di Pringsewu, semuanya berjalan lancar dan normal.
“Sebelumnya memang ada permasalahan, bahwa ada beberapa petani kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi walaupun sudah mendapat rekomendasi dari dinas terkait, tapi sudah dikomunikasikan dengan Pertamina, dan sekarang sudah tidak ada kendala. Namun karena saat ini sedang memasuki musim tanam, jadi saya mohon kepada Pertamina, kiranya kesiapan BBM Bersubsidi agar dapat terjaga hingga akhir tahun,” ungkapnya. (Agung)
