Mediakompasnews.Com – Kota Tangerang – Jelang perhelatan pilkada serentak di Indonesia menjadi sebuah pesta demokrasi yang meriah. Namun dalam tahapan proses hajat 5 tahunan tersebut tidak luput dari cara dan pola bakal calon untuk meraih suara terbanyak dalam dan perhatian dari masyarakat, Rabu (26/6).
Melihat pilkada di Kota Tangerang GMNI soroti birokrat yang memiliki keinginan untuk maju di tahun ini yang terkesan mengemis perhatian dan pencitraan, malah tidak fokus kepada kinerja sebagai pemangku jabatan. Pada akhirnya kinerja birokrat berjalan tidak optimal justru dimanfaatkan menjadi alat politik.
Reza Setiawan selaku Ketua GMNI Kota Tangerang menyayangkan adanya birokrat yang mencalonkan diri melalu pemanfaatan program yang ada di pemerintahan, yang seharusnya program itu berjalan optimal malah program tersebut disangkut pautkan menjadi kepentingan politik.
“Saya beranggapan program-program yang ada di pemerintahan ini sudah tidak lagi mengedepankan profesionalitas para birokrat dalam melaksankaan tugasnya terkhusus para calon walikota yang berasal dari birokrat, seharunya program ini di anggap baik malahan di sangkut pautkan ke politik ini kan sangat disayangkan,” ucapnya.
Reza juga meminta para birokrat yang berkeinginan maju dalam kontestasi pilkada tidak menggunakan fasilitas Negara dalam Cawe Cawe nya untuk menarik perhatian masyarakat.
“Saya menekankan birokrat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di pilkada tahun ini janganlah cawe cawe menggunakan fasilitas negara, coba cawe cawenya lepas seragam Pemkot kan biar enak dilihatnya bukan menjadi seorang birokrat melainkan sebagai calon walikota maupun wakil walikota,” imbuhnya.
Dalma hal tersebut Reza berharap adanya himbauan ataupun teguran PJ Walikota Kepada jajaranya untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan bekerjalah secara optimal, maksimal dan profesional,
“Ya kami berharap Pak PJ Walikota untuk dapat melakukan tindakan ataupun himbauan lah kepada bawahannya untuk lebih optimal dam profesional dalam melaksanakan kinerjanya supaya masyarakat tidak dibuat alat politik pilkada saat ini,” tutupnya. (Marhamah)
