DPPPA KABUPATEN TANGERANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H
DIREKTUR UTAMA DAN WAKIL PIMPINAN REDAKSI MEDIA KOMPASNEWS COM

Home / Berita Utama / Sorotan

Sabtu, 27 Juli 2024 - 05:01 WIB

Badan Koperasi Pemuda Pancasila di dampingi Kuasa Hukum Datangin Kantor Kredit Plus

http://Mediakompasnews.com – Kota Bekasi – Hari jum”at tgl 26 juli 2024, ketua badan koperasi MPC Kota Bekasi Erick Michael Runtu beserta jajarannya mengutus penasehat Badan Koperasi Pemuda Pancasila (BKPP) yaitu Ridwan Situmorang,SH., Benardus Tamba,SH., untuk mendatangi perusahaan kredit plus berwilayah di Pondok Kopi, Jakarta Timur untuk menyerahkan surat dari BKPP dengan tujuan untuk segera melaksanakan Bipartit yang sesuai dengan atauran UU ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Puncak Acara HUT Ke-62 Kostrad, Pangkostrad Pimpin Syukuran Secara Sederhana

Di sambut baik oleh pihak kredit plus yaitu bagian kredit analis, Kuraisin, dan pihak dari agar bisa memberikan kompensasi kepada Bambang selaku pegawai kredit plus cabang pondok kopi, Bekasi 27juli 2024

“Dan Bambang sampai saat ini sebagai anggota BKPP di wilayah bekasi,” pungkas ketua BKPP Erick Michael Runtu. (SSMI)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Kemensos Menyatakan Hoax Adanya Informasi Bantuan Pencairan BLT  Ramadhan 2023 

Berita Utama

Polsek Pancoran Jakarta Selatan Berhasil Mengamankan Satu Unit Sepeda Motor Hasil Pencurian

Berita Utama

Bupati Zahir Buka Bimtek Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tingkatkan Kualitas Mutu Pendidikan

Berita Utama

Diduga Sengaja Dibakar, Satu Hektare Lahan Gambut Kering Dilalap Si jago Merah

Berita Utama

Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Tatang Subarna, Kunjungi Koramil Jajaran Kodim 0601/Pandeglang

Berita Utama

Bang Yos: Merti Dusun Salah Satu Ungkapan Rasa Syukur Masyarakat Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berita Utama

Rapat Lintas Sektoral Nataru, Kapolri Pastikan Wujudkan Rasa Aman Bagi Warga

Berita Utama

AWPI Kota Bekasi Sambangi Kantor Informasi Jawa Barat Terkait Ajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik