Mediakompasnews.Com – Lebak – Badak Banten Perjuangan (BBP) Kabupaten Lebak gelar Unjuk rasa di depan Pabrik PT. Aplus yang beralamat di Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Dalam aksi tersebut turut hadir Ketua Umum Badak Banten Perjuangan H.Eli Sahroni king Badak Banten Perjuangan. Kamis, (27/02/2025)
H.Eli Sahroni King Badak Banten Perjuangan (BBP) Kami hari ini mengadakan aksi demo di depan perusahaan PT.Aplus telah terjadi
Pemecatan Tujuh Karyawan di PT A Plus oleh Outsourcingnya yaitu PT SENTOSA adalah bukti tindakan perusahaan yang tidak memanusiakan manusia.Ucapnya
“Pemberhentian ataupun PHK dari sebuah perusahaan terhadap karyawan yang berstatus PWKT (Pegawai Kerja Waktu Tertentu) maupun PWKTT (Pegawai Kerja Waktu Tidak Tertentu) tentunya telah diatur oleh Undang-undang yang menjadi rujukan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Lanjut King Badak Banten Perjuangan,akan tetapi jika melihat dan mempelajari proses pemecatan yang terjadi oleh PT APLUS terhadap ketujuh karyawan sepertinya mereka sudah tidak mengindahkan kaidah kaidah aturan tersebut. Tentunya hal ini mesti menjadi sorotan semua pihak dimana tujuan Pemerintah membuka ruang investasi adalah tujuan nya untuk menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat setempat.Kata King Badak Banten Perjuangan
Selanjutnya kami Barisan Aktivis dan Advokasi Keluarga Banten Perjuangan atau dikenal dengan nama Badak Banten Perjuangan menuntut hal hal sebagai berikut:
1. Bahwa pemecatan sepihak yang dilakukan perusahaan adalah perbuatan yang menentang peraturan dan bukti perbuatan yang mengkerdilkan nilai nilai kemanusiaan.
2. Mendesak kepada pihak perusahaan PT APLUS dan PT SENTOSA untuk menyelsaikan segala kewajibannya salah satunya dengan membayar upah secara utuh terhadap ke tujuh karyawan sebagaimana yang telah disepakati dalam jangka waktu perjanjian kerja.
3. Meminta kepada pihak Depnaker Kabupaten Lebak untuk menghentikan operasional perusahaan sebagai bentuk sanksi atas tindakan nya yang sewenang-wenang.
4. Meminta kepada DPRD Lebak untuk menindaklanjuti aksi kami dengan RDP karena diduga terdapat sejumlah perizinan PT Aplus yang tidak memenuhi syarat dan meninjau ulang proses penerimaan karyawan yang dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat. Ujarnya
Sementara itu pihak Perusahaan Mulyadi Hrd saat di hubungi awak media melalui telpon selulernya tidak di angkat.
(Irwan/Qwonk)
