Mediakompasnews.Com – MEDAN – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia buka acara (Opening Ceremony) Forum Nasional Perlindungan Anak ke V di Hotel Madina Medan, Kamis 08/09/22.
Hadir dalam Opening Ceremony Forum Nasional Perlindungan Anak ke V dihadiri Menteri PPPA Bintang Damayanti Prayoga, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Panca Putra SImanjuntak, Gubernur Sumatera Utara diwakili Kadis PPPA, Rahulman Harahap Mantan Walikota Medan, Husni T, Anggota Komisi 8 DPR-RI, Pangdam Bukit Barisan, Ketua MUI Sumatera Utara, Staff Khusus dan Ahli Kemen PPA, Ketua dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Sejumlah Media dan Forum Anak.
Ketua LPA Sumatera Utara sekaligus Ketua Panitia Forum Nasional Perlindungan Anak ke 5 Munir Ritonga, SH, MH dalam kata sambutannya menyampaikan, Forum Nasional Perlindungan Anak ke V ini diselenggarakan dari tanggal 08 hingga 10 September 2022 di Hotel Pora-Pora Parapat Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumut.
Lebih lanjut Munir Ritonga mengatakan, bahwa Fornas PA ini mengusung Tema Strategis yakni Desa dan Destinasi Wisata Ramah Anak dan Bebas Eksploitasi.
Fornas Perlindungan Anak ke V akan membahas Penyempurnaan AD-ART termasuk Nama dan Logo Lembaga, Rencana Kerja Nasional Tahun 2022-2027, Pemilihan dan Penetapan Dewan Komisioner tahun 22-27, Pengurus serta penyusunan Rekomendasi Fornas Perlindungan Anak ke V untuk disampaikan kepada Kemen PPPA.
Sementata itu Arist Merdeka Sirait Ketua Umum mengatakan, bahwa untuk memutus Mata Rantai pelanggaran hak dibutuhkan komitmen bersama
“Semua anggota masyatakat dan saling bahu-membahu untuk menjadikan pelanggaran hak anak sebagai masalah bersama”, katanya
Lebih lanjut Arist Merdeka mengatakan, dengan kehadiran Menteri PPP dalam membuka Fornas PA ke V telah menambah dan mendorong semakin solidnya Komnas Perlindungan Anak dan LPA dalam memberikan layanan kepada anak-anak.
Sementara Husni Tamrin Anggota Komisi 8 DPR-RI mengatakan, akan terus berjuang untuk menambahkan anggaran untuk perlindungan anak sebagai komitmen wakil rakyat.
Sedangkan Menteri PPPA dalam sekapur sirinya mengatakan, dengan maraknya pelanggatan hak anak dibutuhkan gerakan nasional untuk perlindungan terstruktur, masif dan berkesinambungan, bahu membahu untuk memutus mata rantai pelanggaran hak anak.
“Tidak ada kompromi dan kata damai pada setiap pelanggaran hak anak yang terjadi di tengah masyarakat”, tegasnya
Lebih lanjut Menteri PPPA meminta, Forum Nasional Perlindungan Anak ke V menyusun merumuskan langka -langkah strategis nasional menjadikan Desa dan Destinasi wisata di Indonesia ramah anak dan bebas dari eksploitasi.
(Abubakar)
