Media Kompas News.Com,Sumbar – Iman Jendri SAg (foto) tokoh pemerhati kebijakan publik menyikapi klem sepihak keberhasilan Bupati Pasaman Barat. Apa benar keberhasilan Visi misi Bupati Hamsuardi tersebut benar-benar tercapai atau hanya gimik (Gimmick) politik saja untuk maju lagi di Pilkada 2024 nanti ?
“Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bapak Hamsuardi.S.Ag sebagai Bupati Pimpinan tertinggi di kabupaten Pasaman Barat bumi Tuah Basamo dan jajarannya, semua usaha dan upaya yang baik tentu akan menjadi ladang amal ibadah bagi beliau. Kita sangat bangga dan terimakasih jika bupati Hamsuardi telah melaksanakan semua Visi dan Misi nya sesuai dengan janji politiknya yang telah disampaikan kepada masyarakat Pasaman Barat ketika beliau dulu menyampaikan berkampaye nya,” ujar Jendri, Sabtu (26/8).
“Semua tindakan dan apa yang telah kita lakukan adalah sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan dan masyarakat yang kita pimpin sebagai sebuah pengabdian tiada henti untuk kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat yang sama sama kita cintai ini” pungkasnya.
Terlepas dari semua yang telah diperbuat dan dilakukan oleh Buapti Pasaman Barat Hamsuardi S.Ag terhadap visi misi nya, tentu semua itu harus di nilai dari indikator kepuasan masyarakat Pasaman Barat terhadap kinerja kepemimpinan Bapak Hamsuardi selaku pimpinan daerah Pasbar” urainya.
Indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja kepemimpinan Bupati dan jajarannya harus di jawab secara akademis termasuk juga indikator pencapaian visi misi bupati harus dibuktikan secara akademis. Apakah keinginan masyarakat sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan atau sebaliknya.
“Kita jangan merasa puas dulu sebelum rakyat mengatakan puas, karena kepuasan kinerja kepemimpinan tersebut tentu tidak dapat diukur dengan satu, dua atau tiga pekerjaan saja atau hanya klem sepihak saja,” tandasnya.
Permasalahan yang sedang kita hadapi seperti pemberian hak korban gempa, rusaknya lingkungan karena maraknya pertambangan liar, pembagian plasma masyarakat yang belum selesai tuntas, permasalahan pertanahan di Aia Bangih, mahal nya harga BBM bagi kapal nelayan di sepanjang pesisir pantai Pasaman Barat.
Apalagi Harga TBS Kelapa sawit yang tidak menentu, pupuk yang mahal, dan banyak nya infrastruktur jalan jembatan yang hancur dan rusak, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Pasaman barat tidak berkembang dengan baik, termasuk pengangguran yang terus meningkat dan tidak ada kepastian terbukanya lapangan kerja baru.
“Saya berharap semoga Bupati tidak puas dengan apa yang dirasakannya karena tujuan kita sebagai berbangsa dan bernegara tentu perlu kerja keras yang sungguh-sungguh , persatuan dan kesatuan kita perlu di perkuat untuk menyongsong Pasaman Barat cerdas yang sesungguhnya.
Program Pasaman Barat menggaji yang sering disampaikan oleh Bupati seharusnya disambut dan ditindaklanjuti untuk diikuti oleh seluruh masyarakat masyarakat, lembaga pengawas dan stakeholder terkait punya tanggungjawab secara moril dan moral, terutama di lembaga-lembaga resmi pemerintahan daerah kabupaten Pasaman barat, sehingga Pasaman Barat mengaji dapat dirasakan secara terang benderang.
Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Pasaman Barat 2024, tentu capaian kinerja kepemimpinan pemerintahan daerah harus selaras dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kita.
Kita menjunjung tinggi apa yang telah menjadi visi dan misi daerah Pasaman Barat, untuk mencapai masyarakat yang cerdas dan beriman.
Terhadap upaya penataan 71 pemerintahan nagari yang telah di mekarkan , kita juga mengapresiasinya namun pelaksanaan selanjutnnya tentu tergantung dengan kemampuan keuangan daerah ( KKD ) sesuai dengan porsi keuangan yang kita miliki, kita berharap R-APBD 2024 yang akan dibahas di tahun 2023 akan menjawab apakah pelaksanaan pemekaran nagari tersebut sudah tepat kita lakukan disaat keuangan daerah kita sedang berada di titik terendah sejak Pasaman Barat dimekarkan.
Ini menjadi catatan penting bagi Bupati dan pemerintahan daerah kabupaten Pasaman Barat kedepannya, Karena jika kewajiban nagari nagari yang telah melakukan penataan seluruh pegawai dan perangkat nagari tentu akan menjadi preseden buruk jika kewajiban dan hak mereka tidak dapat mereka terima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.dan ini masalah kita yang harus kita hadapi bersama.
Kita berharap pada pemerintahan daerah, agar lebih fokus dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat, terutama peningkatan pertumbuhan perekonomian, infrastruktur jalan dan jembatan yang telah banyak rusak dan hancur.
Lembaga teknis daerah sebaiknya memperbanyak berkomunikasi dengan pemerintahan pusat untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dan lainnya yang ada di non departemen.karena masyarakat butuh itu semua untuk perbaikan jalan pertanian, jalan lingkungan, jalan-jalan Sumbar ekonomi dan lain sebagainya.
Penyelesaian masalah hukum dan proyek pembangunan yang mangkrak di Pasaman Barat perlu juga menjadi perhatian pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan proyek pembangunan dana DAK dan lainnya harus tetap waktu sesuai aturan yang berlaku.
Jika kita tidak tepat sasaran dan rencana kerja maka dana DAK dan DAU kita bisa kena sanksi oleh perusahaan pusat dengan pengurangan anggaran untuk Pasaman Barat.
Semua kita, termasuk insan pers dan stakeholder lainnya kita harus bahu membahu untuk untuk pembangunan Pasaman Barat, agar tidak sampai kepada kebangkrutan,
“Semoga bumi Tuah Basamo terus tersenyum sampai menggapai cita-cita nya. Bukan hanya sekedar Gimmick politik doang. Karena seiring berjalannya waktu, masyarakat pun semakin pandai dalam menilai tontonan yang mereka nikmati. !” pungkasnya mengakhiri.(rel/egh).
