LOGO MEDIA KOMPASNEWS.COM
KETUM FWJ INDONESIA

Home / Berita Utama / Pemerintah Daerah

Rabu, 7 September 2022 - 06:59 WIB

Wabup Cirebon Monitoring Program Pengentasan Kemiskinan

Mediakompasnews.Com – Cirebon – Wakil Bupati Corebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M. Si, laksanakan monitoring program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawabarat Selasa (6/9/2022).

Sebelum acara di mulai Wahyu Tjiptaningsih berkenan mengunjungi Rumah tidak layak huni milik pasangan suami istri bernama Bapak Akur Mulyadi 39 tahun dan Ibu Siti Robeah 32 tahun di Desa Ciwaringin.

Rumah tersebut baru di bangun melalui dana corporate social responsibility (CSR) dari Indo Cemen , namu dalam pelaksanaan pembangunan dana CSR tersebut tidak mencukupi, sehingga pembangunan rumah tersebut baru mencapai 50%.

Dalam kegiatan tersebut Wahyu Tjiptaningsih yang akrab di sapa Bunda Ayu tersebut meminta kepada Kuwu Desa Ciwaringin Iwan Gunawan untuk segera mengajukan proposal rutilahu ke Pemda, agar bisa menuntaskan sisa 50% bangunan rumah tersebut

Baca Juga :  Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 064 PD III/Siliwangi Sempatkan mengunjungi TK Kartika XIX-38 Kodim 0601/Pandeglang

Kehadiran Bunda Ayu disambut hangat oleh pemilik rumah dan warga yang merasa senang atas kunjungan yang di dampingi oleh forkopimcam, Kuwu se-Kecamatan Ciwaringin dan Perangkat Desa setempat.

Dalam kesempatan tersebut Bunda Ayu berkenan memberikan bantuan sembako kepada sepasang suimi Istri tersebut.

Acara dilanjutkan di ruang rapat Kantor Kecamatan dengan agenda monitoring falidasi data untuk mengetahui data pasti berapa jumlah warga miskin yang sebenarnya dan berapa yang layak menerima bantuan Rutilahu.

Menurut Bunda Ayu, bantuan Rutilahu di Kabupaten Cirebon tidak hanya dari APBD Kabupaten, namun ada juga dari Baznas, Pemprov, dan pusat. Untuk itu menurutnya diperlukan proaktif dari para Kuwu untuk mgeinventarisir berapa jumlah Rutilahu di Desanya masing-masing, ” tuturnya.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Presiden Komisi Eropa

Masih menurut Bunda Ayu, jika kita bicara kemiskinan, didalamnya ada termasuk rutilahu. Kemiskinan adalah persoalan multi sektoral, sehingga penangamannya harus melibatkan seluruh SKPD dan unsur yang dapat melakukan intervensi.

” Jadi kemiskinan ini bukan hanya tugas dari Pemerintah Daerah saja, dalam hal ini Dinas Sosial, harus melibatkan semua SKPD yang dapat melakukam intervensi agar penanganan kemiskinan bisa menyeluruh dan mencapai target, karena kita harus mencapai target ” terang Ayu.

Baca Juga :  Komitmen Zero Narkoba, Lapas Rangkasbitung Gelar Test Urine  

Lebih lanjut Bunda Ayu mengatakan, di Kabupaten Cirebon, bisa mencapai 5.000 (lima ribu) bantuan rutilahu, dan target 5.000 (Lima Ribu) pertahun harus tercapai, dan target tersebut bisa tercapai jika semua unsur pemerintah proaktif memanfaatkan program Rutilahu untuk membantu warga tidak mampu, ” ujarnya.

“Apa lagi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTkS) angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon sangat tinggi sekali iya kan,” imbuh Bunda Ayu.

“Oleh karena itu dibutuhkan proaktif, terutama Pak Kuwu dan Puskesos guna memanfaatkan program tersebut untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon,” imbuh Bunda Ayu.

(Ahmad Hidayat)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu (Kejari) Rohul Mengadakan Kegiatan Jumat Berkah

Berita Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perkuat Tim Pokja P2WKSS

Ekonomi dan Bisnis

DPC PPP Lebak Gelar Dialog Aspirasi dan Bazar Sembako Murah

Pemerintah Daerah

DKP Gelar Paser Book Fair 2022 Siapkan 60 Ribu Eksemplar Dari 50 Penerbit Nasional

Berita Utama

Puluhan Masyarakat Sukadamai Ikuti Penyuluhan Hukum Dengan Sistem Terpadu Bersama Polres Rohul

Berita Utama

Pangkoarmada III Sambut Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI

Berita Utama

BYOTA Buka Lowongan Kerja Domestic dan International

Berita Utama

Kunjungi Kaltim, Presiden Akan Tinjau Persemaian Mentawir hingga Hadiri Kongres PMKRI