LOGO MEDIA KOMPASNEWS.COM
PIMRED MKN DAN WAKIL PIMRED MKN
KOMISARIS PT MKN
KETUM OPAN FWJ INDONESIA
PIMPINAN REDAKSI

Home / Ekonomi dan Bisnis

Rabu, 28 September 2022 - 00:55 WIB

Undang – Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Tidak Berlaku Di SPBU 34.137.03_

Undang – Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Tidak Berlaku DI SPBU 34.137.03

Mediakompasnews.com,- Jakarta,Peraturan Pemerintah tentang penyaluran BBM JBT dan JBKP tepat sasaran tidak berlaku di SPBU 34.137.03 yang berlokasi di jalan Ciracas Raya, kecamatan Ciracas. Jakarta Timur.
Bertepatan saat awak media akan mengisi BBM di SPBU tersebut di dapati pengisian BBM jenis pertalite dengan menggunakan sepeda motor jenis thunder berulang dengan motif ekonomi yang di lakukan oleh operator SPBU tersebut dengan sengaja.
Ironis, ketika awak media menkonfirmasi temuan tersebut kepada pengawas SPBU ( 27/09/2022 ) sekira pukul 21.36 WIB menyatakan bahwa pihak management SPBU membolehkan hal tersebut. ” dari manager kami memperbolehkan kok pak, selama tangkinya ga dimodifikasi” jelas waluyo bahkan menurut pengakuan Vivo operator yang melayani mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.2000,- setiap kali sepeda motor thunder tersebut melakukan pengisian, ” rata rata mereka mengisi Rp. 148.000,- dan bayar ke saya Rp. 150.000,- , sudah biasa kok pak” ungkapnya. Hal ini sangat jelas sudah melanggar Undang-undang migas. UU No 22 tahun 2021, pasal 18 ayat 2 dan 3, perpres 191 / 2014 dan edaran pertamina nomor 086/ PND000000/ 2022-S3 , tentang penyaluran BBM JBT dan JBKP tepat sasaran

Baca Juga :  Penanaman Alpukat Poktan Tunas Mekar Bersama Karang Taruna Desa Kelawi

Larangan masyarakat tidak boleh membeli BBM jenis apa pun untuk dijual kembali sudah diatur oleh undang-undang. Bagi SPBU yang membantu memperjualbelikan kembali BBM tersebut, melanggar aturan niaga BBM, pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan denda maksimal Rp 30 milyar.

Baca Juga :  IWO Indonesia Harus Bisa Jadikan UMKM Sebagai Entrepreneur Baru

Selain itu SPBU 34.137.03
juga diduga ikut membantu penimbunan BBM berarti perbuatan tersebut sudah melanggar Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan.
(Team INVESTIGASI)

Baca Juga :  UMKM Naik Kelas Bersama Dinas Koperasi Dan UMKM Tangerang Selatan, Gelar Bincang-bincang Sekitar UMKM

Share :

Baca Juga

Batu Bara

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura

Ekonomi dan Bisnis

Bersama Dengan Nelayan, Personel Koramil 414-04/Membalong Laksanakan Komsos Diwilayah Binaan

Banten

Pemerintah Kota Tangerang Sediakan 1.725 Lowongan Pekerjaan (Loker) Dalam Job Fair

Banten

Polri Percantik Bandara Soetta Lukisan Dengan Karya Para Difabel

Editorial

Terbentuklah HMMI DPC Kab.Tangerang di Malagas Pagedangan

Banten

Hanya 1 Juta Bisa Dapatkan Hunian Rumah Dua Lantai di Perumahan Panorama Sepatan 1

Ekonomi dan Bisnis

Kadis Koprasi dan UMKM Lampung Selatan Menyuport UMKM Desa Bakauheni

Ekonomi dan Bisnis

Pembangunan Tambat Labuh Kapal / Perahu Di Desa Bogak