LOGO MEDIA KOMPASNEWS.COM
PIMRED MKN DAN WAKIL PIMRED MKN
DPPPA KABUPATEN TANGERANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H
KETUM OPAN FWJ INDONESIA
KOMISARIS PT MKN – FATIMAH SULAIMAN.SS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BUPATI KAB TANGERANG – H.MOCH.MAESYAL RASYID
GUBENUR BANTEN ANDRA SONI
KAPOLRES TANGERANG SELATAN
WALI KOTA TANGERANG SELATAN
WALI KOTA TANGERANG
WALI KOTA TANGERANG
KADIS DINSOS KAB TANGERANG

Home / Ekonomi dan Bisnis

Rabu, 28 September 2022 - 00:55 WIB

Undang – Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Tidak Berlaku Di SPBU 34.137.03_

Undang – Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Tidak Berlaku DI SPBU 34.137.03

Mediakompasnews.com,- Jakarta,Peraturan Pemerintah tentang penyaluran BBM JBT dan JBKP tepat sasaran tidak berlaku di SPBU 34.137.03 yang berlokasi di jalan Ciracas Raya, kecamatan Ciracas. Jakarta Timur.
Bertepatan saat awak media akan mengisi BBM di SPBU tersebut di dapati pengisian BBM jenis pertalite dengan menggunakan sepeda motor jenis thunder berulang dengan motif ekonomi yang di lakukan oleh operator SPBU tersebut dengan sengaja.
Ironis, ketika awak media menkonfirmasi temuan tersebut kepada pengawas SPBU ( 27/09/2022 ) sekira pukul 21.36 WIB menyatakan bahwa pihak management SPBU membolehkan hal tersebut. ” dari manager kami memperbolehkan kok pak, selama tangkinya ga dimodifikasi” jelas waluyo bahkan menurut pengakuan Vivo operator yang melayani mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.2000,- setiap kali sepeda motor thunder tersebut melakukan pengisian, ” rata rata mereka mengisi Rp. 148.000,- dan bayar ke saya Rp. 150.000,- , sudah biasa kok pak” ungkapnya. Hal ini sangat jelas sudah melanggar Undang-undang migas. UU No 22 tahun 2021, pasal 18 ayat 2 dan 3, perpres 191 / 2014 dan edaran pertamina nomor 086/ PND000000/ 2022-S3 , tentang penyaluran BBM JBT dan JBKP tepat sasaran

Baca Juga :  CV Muara Kemilau Bangun Jembatan Penghubung Antara Riau dan Sumbar Pengerjaannya Sudah Hampir Rampung

Larangan masyarakat tidak boleh membeli BBM jenis apa pun untuk dijual kembali sudah diatur oleh undang-undang. Bagi SPBU yang membantu memperjualbelikan kembali BBM tersebut, melanggar aturan niaga BBM, pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan denda maksimal Rp 30 milyar.

Baca Juga :  Indonesia Menjawab Tantangan Era Digital Economy di Asean dan Global

Selain itu SPBU 34.137.03
juga diduga ikut membantu penimbunan BBM berarti perbuatan tersebut sudah melanggar Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan.
(Team INVESTIGASI)

Baca Juga :  Pembangunan Tambat Labuh Kapal / Perahu Di Desa Bogak

Share :

Baca Juga

Ekonomi dan Bisnis

Nelayan Bakau Keramat Keluhkan Sulitnya Mendapatkan Bahan Bakar Minyak ( BBM )

Berita Utama

Waketum Golkar Bamsoet Apresiasi Dukungan Dubes Singapura Atas Pembangunan Bintan International Circuit

Berita Utama

Bupati Lamsel Nanang Serahkan Kunci Rumah Layak Huni Kepada Warga Desa Bakauheni

Ekonomi dan Bisnis

Tingkatkan UMKM, Bank BJB Kerja Sama Dengan Desa Sukaraja Kab.Sukabumi

Ekonomi dan Bisnis

IPEMI Batu Bara Diharapkan Bantu Pelaku UMKM Kembangkan Produk

Berita Utama

Favehotel Puri Indah Tawarkan Ruang Meeting Dengan Diskon 20%

Berita Utama

Kapolsek Karanganyar Hadiri Seminar Kewirausahaan di Desa Sekarjati

Berita Utama

Hut Ke -7 Ghratama Pustaka Yogyakarta Keluarga Dan Umkm Strategi Wujudkan Kesejahteraan Nasional