Mediakompasnews.com – Kota Serang – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Sembilan Nusantara (BSN) kirimkan surat teguran hukum kepada DPUPR Provinsi Banten, Sabtu (25/03/2023).
Mengenai Proyek Pelebaran Jalan Pakupatan-Palima yang menelan biaya puluhan milyar rupiah, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 Provinsi Banten. Adapun anggaran pelebaran jalan tersebut dikucurkan melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ( OPD DPUPR ) Provinsi Banten.
Bahwa kami menduga adanya penyimpangan Pembangunan Pelebaran Jalan Pakupatan-Palima yang di bangun dengan nilai pantastis, pagu anggaran pelebaran jalan Rp. 47.403.585.000,-00. (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Kota Serang. Kontraktor pelaksana PT. Karya Tunas Mandiri Persada dengan dugaan penyimpangan tersebut.
Berdasarkan Hasil Advokasi Tim Kami diketahui terdapat pekerjaan yang diduga adanya penyimpangan tidak sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasinya barang
Yang di tentukan, diantaranya : poin 1 Diduga-duga adanya Pengurangan Pada besi Wire Mes, Palima mengisyaratkan agar menggunakan ukuran besi Wire Mesh ukuran 8 mili meter dan kemudian mengenai anyaman kawat yang di las ( Welded Wire Mesh) Yang tertuang dalam RAB, mencantumkan volume Sebanyak 67.273.73 Kg.
Suganda anggota LBH BSN mengatakan “Pada saat melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan, pihak pelaksana sedang melakukan pengecoran, bahwa berdasarkan pengukuran pada Wire Mesh tersebut diduga adalah besi yang berukurannya 6 mili meter, uang seharusnya 8 mili meter,” ucapnya.
Pekerjaan Proyek Pelebaran Jalan Pakupatan-
Palima dikerjakan tidak sesuai dengan Standar Prosedur yang telah ditentukan.
“Pembangunan Pelebaran Jalan Pakupatan-Palima tidak sesuai dengan Gambar Rencana Pembangunan dan diduga adanya pihak yang diuntungkan pada proyek tersebut,” kata Suganda.
Terkait pengurangan Agregat Kelas B Volume Galian, maka bilamana hal ini dibiarkan saja akan menimbulkan dugaan yang Menguntungkan pihak Lain, dan akan merugikan anggaran negara.
“Kami mendesak kepada Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Banten dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi ataupun audit pada proyek yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten,” pungkas suganda Paralegal LBH Bintang Sembilan Nusantara.
Penulis : Redaksi
Sumber : LBH Bintang Sembilan Nusantara
