Mediakompasnews.com – Kab. Tegal – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal menggelar sosialisasi “Bangun Budaya Melek Data” yang dibuka langsung Bupati Tegal H Ischak Maulana Rohman di Pendopo Amangkurat, Pemkab Tegal, Selasa (16/12/2025).
Acara bertemakan “Sinergi Literasi Statistik, Desa Cantik, dan Sensus Ekonomi 2026” dihadiri juga oleh Kepala BPS Kab Tegal Bambang Wahyu Ponco Aji, Sekda Tegal Amir Makhmud, kepala OPD, camat, Kades dan tamu undangan lainnya.
Acara ini ditujukan untuk menjadikan data sebagai pijakan utama dalam setiap langkah pembangunan, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Dalam sambutannya, Bupati Ischak menekankan bahwa data bukan sekadar angka yang hampa, melainkan landasan untuk menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran serta efektif.
“Kita tidak boleh hanya pemerintah daerah yang paham data desa juga harus mampu memahami dan memanfaatkannya sebagai dasar pembangunan ke depan,” ujarnya.
Bupati juga mengemukakan harapannya agar konsep “Desa Cantik” tidak hanya sebatas penampilan fisik, melainkan juga menjadi “Desa Cinta Statistik”.
Hal ini bertujuan agar setiap langkah pembangunan sesuai dengan kenyataan lapangan, terutama terkait masalah kemiskinan, pengangguran, dan integrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
Dia bahkan mengungkapkan keunikan yang terjadi di Kabupaten Tegal: meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, angka pengangguran terbuka justru cenderung naik. “Kita akan teliti penyebabnya apakah karena lulusan yang banyak belum terserap secara maksimal, atau karena usaha-usaha online yang belum tercatat dengan baik?” tegasnya.
Untuk mengatasi hal itu, Bupati meminta dukungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk melakukan sosialisasi melalui program Nakerjuda. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak investasi dan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan (gap) kesempatan kerja antara perempuan dan laki-laki.
Sementara itu, Kepala BPS Bambang Wahyu Ponco Aji menjelaskan bahwa program melek data ini awalnya dimulai sebagai proyek uji coba (pilot project) di satu desa di Kecamatan Balapulang. Saat ini, program telah diperluas ke 10 desa di kecamatan tersebut, meskipun masih menghadapi kendala terkait anggaran.
“Intinya, kita ingin memperbaiki sistem data di desa dengan target membuat setiap desa mandiri dalam mengelola data sendiri,” jelasnya.
BPS akan membina agen statistik di setiap desa dan melatih mereka cara mendata sesuai kebutuhan lapangan mulai dari kondisi rumah, sanitasi, hingga akses pendidikan. Dengan demikian, data yang berasal dari bawah (masyarakat) dapat dengan cepat sampai ke Pemerintah Daerah.
“Kalau dulu bantuan seringkali tidak sampai ke yang benar-benar butuh, sekarang dengan data yang lengkap, kita tahu siapa yang membutuhkan bantuan atau fasilitas yang rusak,” ungkap Bambang.
Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan mempersiapkan masyarakat untuk Sensus Ekonomi 2026. BPS mengajak warga agar responsif dan tidak menolak ketika petugas datang melakukan pencacahan.
“Data yang dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Pencacahan akan dimulai bulan Mei 2026 dengan mencacah usaha industri besar melalui jalur online, dan bulan Juni-Juli petugas akan datang ke rumah-rumah – termasuk untuk mendata usaha online,” jelas Bambang.
Semua kegiatan ini dilakukan secara cuma-cuma oleh BPS, dengan anggaran dan manfaat yang sepenuhnya diterima oleh desa itu sendiri.(agus)
