http://Mediakompasnews.com – Kota Tangerang – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Tangerang diduga melakukan pelanggaran kode etik pemasyarakatan menyusul laporan kehilangan barang pribadi milik salah satu warga binaan berinisial MF, serta dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas.
Menurut keterangan orang tua MF kepada awak media, anaknya yang merupakan tahanan kasus tindak pidana narkotika, kehilangan cincin kawin miliknya saat akan dipindahkan ke Selti (sel tikus). Cincin tersebut disebut sedang dipakai MF, namun diambil paksa oleh petugas sebelum ia dimasukkan ke sel tersebut.
Orang tua MF menyebut petugas Lapas Kelas IIA, khususnya seorang pejabat bernama Fery yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi (Kasubsi). Fery menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga MF atas hilangnya cincin serta keberadaan MF yang tidak lagi ditemukan di Lapas tersebut.
Selain soal cincin yang hilang, MF juga mengaku kepada ibunya bahwa dirinya mengalami penganiayaan selama kurang lebih empat jam di dalam Selti.
“Kuping anak saya sampai di-steples hingga bernanah,” ujar ibu MF.
Peristiwa ini terjadi di Lapas Kelas IIA Kota Tangerang, sebelum MF dilaporkan dipindahkan ke Lapas di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.
Kejadian tersebut terungkap pada pertengahan Juni 2025. Namun, hingga laporan ini diterbitkan, keluarga belum mendapat kejelasan resmi mengenai keberadaan MF dan barang pribadinya yang hilang.
Tim Investigasi DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kota Tangerang yang mencoba mengkonfirmasi ke pihak Lapas sempat menemui Kasubsi Fery. Dalam pertemuan tersebut, Fery membenarkan bahwa MF telah dipindahkan ke Lapas Pekalongan.
Mengenai cincin yang hilang, Fery sempat menyebutkan bahwa cincin tersebut “masih dicari”, namun kemudian berubah mengatakan bahwa “ada”.
Onay, salah satu anggota tim investigasi GWI, beberapa kali menegaskan pertanyaan tentang keberadaan cincin tersebut. “Ada,” jawab Fery sembari berjalan menuju mobil dan berjanji akan memberi kabar lebih lanjut.
Hingga berita ini dirilis, keluarga MF masih menuntut kejelasan terkait keberadaan anak mereka dan mempertanyakan profesionalitas serta etika petugas lapas dalam menangani warga binaan.
—
Catatan redaksi: Kami akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi resmi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terkait dugaan pelanggaran ini. (Red/Heni)
