Mediakompasnews.com -Lebak- Pasca temuan dugaan adanya permainan dalam penyaluran Bansos Sembako yang melibatkan Agen E Waroeng dan Pemerintah Desa, Kepala Desa Sukaharja hingga saat ini masih sulit untuk ditemui media, bahkan pesan yang dikirim awak media beberapa hari lalu masih terabaikan hingga saat ini.
Menyikapi hal tersebut, ketua Aliansi Aktivis Lebak, Hendra Boby Abimanyu meminta kepada pemerintah kecamatan Cikulur untuk segera mengambil langkah tegas terkait kinerja kepala Desa Sukaharja yang diduga ikut bermain dalam penyaluran Bansos Sembako di Desanya tersebut.
Dijelaskan Hendra, informasi yang ia terima bansos yang seharusnya diterima secara tunai sebesar 400.000.00 oleh KPM, Namun warga hanya menerima Beras dengan nilai harga diduga markUp, lantaran 20 Kg beras yang diterima KPM dihargai dengan nilai 250.000.00 dan sisanya diberikan secara tunai kepada KPM sebesar 150.000.00.
” Saya minta Kades untuk kooperatif dalam memberikan hak jawab ketika di konfirmasi oleh media, karna media akan terus berupaya untuk mendapatkan informasi dari sumber yang menurut mereka harus di dapatkan guna penyeimbang Informasi berita ” Terang Hendra Boby Abimanyu.
” Dengan perilaku kades yang seolah menghindar atau bersembunyi dari awak media, menimbulkan asumsi kami sehingga patut diduga ada apa ini ? ” Ungkap Hendra seraya bertanya.
Hendra pun menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak APH dan berencana akan melayangkan surat kepada Kejaksaan Negri Kabupaten Lebak untuk tindak lanjut informasi dugaan Mark Up dan pelanggaran mekanisme penyaluran Bansos di Desa Sukaharja tersebut.
” Tim Kita sudah turun ke Lapangan melihat kondisi berasnya, dan untuk penyalur yang terlibat kita sudah ketahui dari keterangan warga KPM untuk kemudian nanti kita tindak lanjut buatkan Laporan Informasi ke Kejari Lebak” Tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan pihak media masih terus berupaya menemui pemerintah Desa Sukaharja.
(M.Irwansyah)
