Mediakompasnews.Com – Bali – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa dalam tataran realita, terlebih dengan hadirnya era Tarung Digital, pendidikan di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan. Terlihat dari peringkat pendidikan negara dunia yang dipublikasikan World Population Review pada tahun 2021, menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 dari 78 negara dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, peringkat Indonesia berada di bawah Singapura (peringkat 21), Malaysia (peringkat 38), dan Thailand (peringkat 46).
“Persoalan besar yang dihadapi antara lain terkait ketimpangan dan keterbatasan akses pendidikan. Tercermin dari kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana IPM di Provinsi Jakarta mencapai 81,11 sedangkan di Provinsi Papua hanya 60,62. Serta tergambar dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang pada tahun 2021 tercatat sebesar 31,18 persen,” ujar Bamsoet saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BP PTSI), secara virtual dari kawasan Black Stone Beach Bali, Kamis (21/7/22).
Turut hadir antara lain, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi BP PTSI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (purn) Wiranto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Dewan Kehormatan Asosiasi BP PTSI sekaligus KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Ketua Umum Asosiasi BP PTSI Prof. Thomas Suyatno, serta Dirjen Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, jumlah mahasiswa di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, sementara daya tampung perguruan tinggi negeri cenderung stagnan. Sebagai gambaran, pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2022, dari 800.852 pendaftar hanya 192.810 peserta yang diterima, atau sekitar 24,07 persen. Karena itu, kehadiran perguruan tinggi swasta harus menjadi solusi mengatasi ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi. Tidak hanya dari aspek kuantitas, tetapi juga kualitas.
“Asosiasi BP PTSI mempunyai peran strategis membangun sinergi dan kolaborasi, serta mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi swasta. Mengingat semangat pembaharuan dunia pendidikan merupakan keniscayaan, karena dinamika zaman bukanlah sesuatu yang dapat ditunda atau ditawar. Terlebih akibat pandemi Covid-19, sistem pembelajaran pun harus disesuaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang kini menjadi keharusan,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, gagasan memajukan pendidikan mengisyaratkan adanya sikap Adaptif, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Serta Agile, yaitu proaktif dan sigap terhadap dinamika kemajuan. Keduanya sangat penting, karena pendidikan bukan hanya dimaknai secara sederhana sebagai transaksi pembelajaran, tetapi juga sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi.
“Untuk lebih mengoptimalkan peran dalam penyediaan akses pendidikan tinggi berkualitas, Asosiasi BP PTSI juga dapat mengambil berbagai langkah terobosan dan inovasi. Misalnya melalui konsep internasionalisasi pendidikan. Selain dapat meningkatkan kualitas akademik juga dapat mendorong terwujudnya visi pendidikan yang berorientasi global,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, dalam perspektif ekonomi bagi negara-negara maju, internasionalisasi pendidikan tinggi juga dimaknai sebagai sebuah industri penting, dan menjadi sumber keuangan negara. Sebagai gambaran, Universitas Oxford di Inggris memiliki sekitar 11.500 mahasiswa asing, atau 43 persen dari total mahasiswanya, dan mampu menyumbang 15,7 miliar Euro untuk perekonomian negaranya. Begitupun dengan kondisi di Universitas Sydney (Australia), Universitas Columbia (Amerika Serikat), dan Universitas Harvard (Amerika Serikat).
“Jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Indonesia sebenarnya selalu meningkat, dari 6,15 juta pada tahun 2016 menjadi 8,96 juta pada tahun 2021. Saat ini yang masih menjadi tantangan adalah mentransformasikan kondisi tersebut menjadi sumberdaya perekonomian yang potensial,” pungkas Bamsoet.
(Red/AH)
