LOGO MEDIA KOMPASNEWS.COM
PIMRED MKN DAN WAKIL PIMRED MKN
KOMISARIS PT MKN
KETUM OPAN FWJ INDONESIA
PIMPINAN REDAKSI

Home / Berita Utama / Nasional

Rabu, 6 November 2024 - 01:55 WIB

Kementerian ATR/BPN Topang Pembangunan Infrastruktur, Menteri Nusron: Siapkan Panitia Pengadaan Tanah

http://Mediakompasnews.com – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk menopang pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/24).

“Semua pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pasti butuh dua instrumen yang paling penting, yaitu tanah dan tata ruang,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Menko AHY.

Baca Juga :  Ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Gelar Muscab VII Tahun 2023

Dijelaskan Menteri Nusron, terdapat empat fokus bidang infrastruktur. Pertama infrastruktur yang berorientasi pada _connectivity_, yaitu pembangunan jalan tol dan pelabuhan.

“Ini kami harus petakan dulu. Tugas pertama (ATR/BPN) adalah segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Lebih lanjut Menteri Nusron menjelaskan, umumnya ada dua sumber dalam Pengadaan Tanah, yakni bisa tanah dari negara maupun tanah telantar. Jika dalam proses pembangunan infrastruktur terdapat tanah masyarakat yang digunakan, maka akan dilakukan skema ganti untung.

Baca Juga :  Penghargaan Diraih Polres Metro Tangerang Kota di 2023, Ini Daftarnya???

Selain infrastruktur yang berorientasi pada _connectivity_, Menteri ATR/Kepala BPN menyebut ada pula infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada tanah; infrastruktur yang menopang swasembada energi; dan infrastruktur yang menopang hilirisasi.

“Semua itu pasti butuh tanah karena itu kita dalam proses Pengadaan Tanah menopang empat program infrastruktur itu,” tuturnya.

Menko AHY dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa tanpa lahan yang jelas dan legal, pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga :  LPKP2HI Minta kejaksaan Negeri Cibinong Periksa oknum Disdik Kabupaten Bogor Terima Suap tahun 2018

“Jadi urusan tanahnya harus dikelola, bukan hanya untuk pembangunan fisik karena tanah itu adalah sebesar-besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran.
Sumber Biro Humas Kementerian ATR/BPN.
(Herman).

Share :

Baca Juga

TNI/POLRI

Sambut HUT Bhayangkara ke 77, Polsek Panti,Polres Pasaman Kembali Bagikan Bantuan Kepada Warga Miskin Dilingkungan Mapolsek

Banten

Diduga Memakai Plat Nomor Dinas TNI Palsu, Denpom Jaya/1 Gelar Patroli Razia

Berita Utama

Balap Sepada Rabu Brutal Semarakkan Hari Bhayangkara KE-77

Berita Utama

Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak

Berita Utama

Kasatpol PP Kota Tangerang Segel Tower BTS Milik PT Gihon, Sita Genset dan Takel Pekerja

TNI/POLRI

PLH Kapolsek Pabedilan Iptu Moch. Fadholi, S.H. Pimpin Anggotanya Dalam Gagalkan Aksi Tawuran Antar Pelajar

TNI/POLRI

Setukpa Lemdiklat Polri Peringati Hari Jadinya yang ke 57

Berita Utama

Melalui Video Conference, Danrem 064/MY Mengikuti Pengarahan Panglima TNI