Mediakompasnews.com- Sumatera Utara, Batu Bara – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Batu Bara, Melalui seketarisnya, Jasmi Harahap, Selasa (21/02/2023) mengatakan, Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dinilai diskriminatif terhadap media online, yang sedang bertugas di daerah Kabupaten Batu Bara.
Ini dinilai karena Humas dan Kominfo Batubara terkesan tebang pilih, menjalin kerjasama kemitraan dengan teman – teman wartawan yang bertugas di sini, Humas dan Kadis Kominfo itu seharusnya profesional merangkul semua media.
Dari informasi atau surat edaran Bupati Batu Bara, Nomor : 005 / 1097 kepada Pimpinan / Wartawan Media Cetak / Elektronik, sehubungan dengan pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Anggaran untuk publikasi bukanlah milik beberapa media saja. “Untuk apa menghabiskan anggaran berita hanya untuk pencitraan.!!, Sementara fungsi media itu adalah melakukan control sosial dan publikasi berita untuk masyarakat, terhadap pemerintah yang meliputi segala bidang.
Sekarang kita tanya media yang bermitra dengan pemkab, “sanggupkah mereka melakukan hal tersebut yakni melakukan control terhadap Pemkab Batu Bara dalam hal berita kritikan yang membangun.?”.
Harus diingat, anggaran APBD Batu Bara itu bersumber dari masyarakat, hendaknya Humas/Kominfo mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana. Jangan menghambur-hamburkan uang Negara hanya untuk menghasilkan berita pencitraan.
“Saya menilai dengan adanya pengkotak-kotakan kerjasama media, ini akan menimbulkan kesenjangan informasi di Batubara, padahal jika humas dan kominfo merangkul seluruh media yang ada di Batubara, program pemerintah secara keseluruhan bisa lebih terarah dikenal dan diketahui masyarakat Batubara”, terangnya Jasmi kepada awak media.
Disamping itu, Jasmi Harahap mengkhawatirkan, “jika ini dibiarkan berlama-lama terjadi diskriminatif terhadap media online di Batubara, bisa menimbulkan kecurigaan ada terkesan main mata dengan segelintir wartawan maupun media untuk meraup anggaran publikasi”.
Anggaran Publikasi Pemkab Batu Bara, yang ada di Humas maupun Kominfo itu bukan milik hanya beberapa media yang ditunjuk sesuka hati, semua media yang berkecimpung di Batu Bara, berhak untuk bermitra dengan pemkab, jadi tidak alasan untuk menolak media untuk jalin kerjasama.
“Humas/Kominfo Batu Bara, terkesan menutup – nutupi untuk media yang ingin menjalin kerjasama, dengan alasan klasiknya yang tidak masuk akal anggaran tidak cukup, sehingga hanya beberapa media kehendak hatinya saja yang bekerjasama, ini ada apa..? Itu yang namanya anggaran tidak cukup.!!,” ujar Seketaris JMSI Batu Bara, Jasmi Harahap
Ia meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, untuk menempatkan Kepala Bidang Humas dan Kepala Dinas Kominfo yang profesional, agar wartawan dan media di Batu Bara ini agar tidak terkotak-kotak, karena tidak mampunya berkomunikasi yang baik dengan setiap media yang ada.
“Kita berharap, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, dalam untuk penempatan Kabag Humas dan Dinas Kominfo, adalah orang-orang yang berpotensi, juga mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang tahu dalam menjalankan tugas, serta fungsinya sebagai Humas maupun Kominfo,” ungkapnya.
Hingga berita ini dilansir ke redaksi, Kadis Kominfo Kabupaten Batu Bara Edwin Sitorus belum bisa dihubungi. (Albs70)
