DPPPA KABUPATEN TANGERANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H
DIREKTUR UTAMA DAN WAKIL PIMPINAN REDAKSI MEDIA KOMPASNEWS COM

Home / Berita Utama

Jumat, 24 Maret 2023 - 06:20 WIB

Diduga Ada Main Dalam Akta Pengesahan Nadzir Di Desa Muara Dua, Kepala KUA Kecamatan Cikulur Diduga Hindari Wartawan

mediakompasnews.com – Lebak – Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikulur, Baehaqi diduga ada main dalam Akta Pengesahan Nadzir di Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, Banten. Pasalnya, dalam pembuatan Akta Pengesahan Nadzir tersebut dinilai tidak jelas peruntukannya.

Dari informasi yang dihimpun tim Media, diketahui Kepala KUA Kecamatan Cikulur mengeluarkan Akta Pengesahan Nadzir Desa Muara Dua pada tanggal (07/11/2022) lalu, yang diduga tidak disertai dengan ikrar wakafnya

kemudian pada tanggal (12/01/2023) KUA kecamatan Cikulur mengeluarkan surat pernyataan Nomor 001/KUA.28.02.16 /BA 04 /01/ 2023 yang berisikan bahwa Akta Nadzir Desa Muara Dua tersebut dinyatakan tidak syah dan tidak berlaku.

Baca Juga :  Kapolsek Karanganyar Hadiri Seminar Kewirausahaan di Desa Sekarjati

Namun sayangnya, Baehaqi seolah menghindari wartawan yang hendak mencari informasi, beberapa kali tim awak media mendatangi kantor KUA, yang bersangkutan selalu tidak berada ditempat kerjanya.

Sementara saat dihubungi media melalui Aplikasi WhatsApp pada Selasa (21/3), Baehaqi enggan memberikan tanggapan apapun terkait masalah tersebut dan meminta tim media untuk bertemu secara langsung. Namun sayangnya hingga hari ini ( Jumat, 24/3/2023) Kepala KUA masih tidak dapat ditemui di tempat kerjanya.

Dari penelusuran tim Media sebelumnya diketahui, Proyek strategis Nasional Jalan Tol Serang- Panimbang diharapkan dapat selesai secepatnya, Tahun 2023 jalan tersebut diharapkan sudah bisa gunakan.

Baca Juga :  Warga RW 08 Kelurahan Sudimara Jaya Kota Tangerang : Semoga Pembangunan Drainase Segera di Realisasikan

Namun dikarenakan masih ada sembilan bidang lahan diduga lahan milik Negara (TN), di Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. yang terkena trase dan belum dapat dibayarkan ganti kerugiannya karna masih ada keberatan dari berbagai pihak masyarakat.

Musyawarah dan mediasi terus dilakukan, hingga pada Kamis, (27/10/2022) kembali di gelar musyawarah di Kantor BPN Kabupaten Lebak yang dihadiri Asisten Daerah (Asda 1 ) PPK, Pemerintah kecamatan Cikulur, serta perwakilan Warga masyarakat Desa Muara Dua yang berkepentingan.

Kemudian diketahui Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut antara tokoh masyarakat dengan penggarap adalah dari nilai total UGK yang dibayarkan kepada penggarap 50% dan sisa 50% akan dibayarkan kepada masyarakat yang diwakili Nadzir kuburan blok pasir Mae Desa Muara Dua untuk pembelian lahan sebagai pengganti lahan pemakaman.

Baca Juga :  Ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Dalam Rangka HUT Kodam XII/TPR ke 64

Sampai berita ini ditayangkan, pihak media masih terus berupaya menggali informasi dari semua pihak yang diduga terlibat, karna hingga saat ini semua pihak yang diduga terlibat masih sulit untuk ditemui oleh tim media.

(M.Irwansh)

 

Note : sumber Dokumen informasi diperoleh dari sumber yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Pangdam IV/Diponegoro Berikan Pengarahan Kepada Prajurit dan Persit Yonif 406/CK

Berita Utama

Hingga H-3, 233 Ribu Penumpang dan 51 Ribu Unit Kendaraan Tinggalkan Jawa menuju Sumatera

Berita Utama

Kapolresta Cirebon Hadiri Dialog Khusus terkait Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Berita Utama

Jelang Hari Bhayangkara Ke 77, Puluhan Peserta Ikuti Bakti Kesehatan Khitanan Gratis

Berita Utama

BPJS Ketenagakerjaan Bersama Dewi Aryani Gelar Sosialisasi Program BPJAMSOSTEK

Berita Utama

Menejemen PTPN IV Kebun Sei Rokan Choiri Menyantuni Anak Yatim Dan Piatu Di Masjid Al’inzar

Berita Utama

Ditipu Loker Hoaks Starbucks, 2 Mahasiswi di Palangka Raya Curhat ke Humas Polda Kalteng

Berita Utama

Kodam Siliwangi Berikan Pendampingan Demi Hindari Tindakan Spekulasi Masyarakat