Mediakompasnews.Com – Kab. Belitung –
Pemerhati Gas LPG Provinsi Bangka Belitung (Babel) Harpan menilai pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk menyalurkan Gas LPG 3 KG ke Desa dirasa kurang tepat.
Senin (21/8/2023)
“Kalau langsung ke Pemerintah Desa (Pemdes) dan tidak melalui BUMDes saya rasa agak sulit untuk eksekusi,” katanya kepada awak media pada Kamis malam (17/8/).
Sebab menurutnya, Pemerintah Desa untuk membelanjakan anggarannya baik bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) harus sesuai dengan APBDes.
“Kalau sifatnya bisnis harus melalui BUMDes. Kalau langsung ke Pemdes saya rasa agak sulit. Mungkin pak Ahok merasa geram karena masyarakat sulit mendapatkan LPG 3 KG hingga menyampaikan untuk distribusi langsung ke Desa,” katanya.
Lantas jika hal itu dalam bentuk uji coba paling tidak, tidak menyalahi tata kelola yang sudah ada nyaitu dari Pertamina kemudian ke agen terakhir ke pangkallan.
“Jadi distribusi terakhir LPG 3KG di pangkallan tidak boleh di toko,” sebutnya.
Oleh sebab itu dirinya, berharap Pertama dapat meningkatkan pengawasan LP 3 KG di lapangan. Apa lagi dari keterangan pak Ahok ditemukan adanya LPG 3 KG yang di jual dengan harga Rp 40.000 ribu.
Ia menambahkan, belum lagi soal disparitas harga dari subsidi dengan industri sehingga banyak orang beralih menggunakan LPG Subsidi. Untuk itu saya kira pengawasan dari Pertama perlu ditingkatkan
“Disparitas harga yang begitu tinggi antara harga LPG PSO dan non PSO menyebabkan pembelian LPG non PSO terutama yang 12 KG berimigrasi ke LPG PSO atau LPG 3 KG,”pungkasnya. (Andri S)
