Mediakompasnews.com-Sumatera Utara-Serdang Bedagai Trending topik di media sosial, hal tersebut mengakibatkan jadi tujuan pencarian netizen di google,Senin 9/4 ,Para Aktivis dan tokoh salah satunya adalah Sukarman eks Aktivis Perbbuni ( Perhimpunan Buruh Independen) yang setidaknya sudah berkeliling asia dan Beberapa negara Eropa yang memiliki komitmen menjemput Keadilan bagi Buruh yg dipimpin nya saat itu,disebut kannya melalui Sambungan Telepon Senin 10/4 menyebutkan secara khusus aktivitas pergerakan masyarakat secara sosial,politik berkecendrungan negatif terhadap pemerintahan Dambaan.
Selanjutnya Sukarman mengatakan bahwa menanggapi apa yg saat ini terjadi Pemerintahan Dambaan diterpa isue tak sedap ramai nya kasus Pemerasan diduga dilakukan oknum jaksa dan Kadis PMD ini bukan sesuatu mengejutkan ungkapnya,karena seluruh masyarakat yg memiliki smartphone saya yakin mereka mengetahui, dan sungguh ini memalukan desa sehingga perlu lah kiranya menurut Sukarman agar Bupati merefleksi kan dirinya dan tim nya yg mendukungnya saat pemilukada 2020, sehingga dampak negatif dari kekuasaannya tidak akan berdampak sangat dalam bagi masyarakat, karena ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan nya. Desa desa ini menjadi bancakan dan berakibat pada tidak adanya pembangunan sumber saya baik kehidupan ekonomi dan demokrasi, karena apa? Dana desa dijadikan bancakan untuk sekelompok elit yang terduga justru aparatur hukum dan birokrasi, apa kalian tidak malu, saya sebagai rakyat yg memiliki impian terhadap pajak yang kami bayar kan, berharap pemerintah menjadikan uang pajak tersebut untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, malah sebaliknya justru menjadi kefoya foya an pejabat, hati kami perih” tuturnya .
Di media sosial hari ini Senin 10/4 penggiat media dikutip dari halaman Facebook Yudi Putra Lubis, Menuliskan di stori nya.Tahun 2017″ RATU” Sri rahmayani itu di Nonjob kan dari Jabatan Kabid dinas PMD sesuai dengan SK Bupati Sergai Nomor. 24/18.36/2017.
Atas pelaksanaan Bimtek Ketua PKK Desa (istri Kepala Desa-red) dan Ketua BPD selama 5 hari ke Bandung dengan menggunakan dana ADD sebesar Rp 10 juta perorang tersebut diprakrsai oleh Assosiasi BPD dan BPMPD Sergai bekerjasama dengan LPPM Universitas Jendral Ahmad Yani (UNJANI) Bandung tahun 2016. Yang akhirnya Semua Istri Kades (Ibu PKK) SE Serdang Bedagai di Periksa Kejaksaan Serdang bedagai pada tahun 2017.
Kini terulang lagi tahun 2022 dalam kegiatan yang sama dan kegiatan Jahit menjahit fiktif. Satu kecamatan Sipis-pis di gilir dan terperiksa oleh Tipikor Polres Kota Tebing-tinggi Nomor B/1470/IV/RES.3.3/2023/Reskrim” Tulisnya
Para Aktivis Sergai dan Beberapa di Sumut hari ini meminta Bupati Serdang Bedagai untuk bersikap setidaknya menon- aktifkan dulu sementara agar yang bersangkutan tidak mengganggu tugas tugas Koalisi Dambaan, Pemerintahan yang memiliki Visi-Misi Sergai Maju Terus, karena menurut mereka seperti yang disampaikan Ketua LSM LPKH bahwa bergeser jabatan dari Kadis PMD menjadi Kepala Bapenda tidak menghentikan upaya kami untuk Sri Rahmayani agar mempertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukan nya. (ILB)
