Mediakompasnews.com-Sumatera Utara-Serdang Bedagai dengan terus bergeraknya Tim Jamwas ,terbukti bahwa Direktur Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LPKH) Sugito kembali menghadiri panggilan ke 2 dari Tim Pengawas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (14/3/2023) sore.
Pemanggilan tersebut terkait permintaan keterangan laporannya tentang dugaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana surat Jaksa Agung Muda Pengawasan No R-64/H/H.I.3/1/2023 tanggal 27 Januari 2023. Hal permintaan klarifikasi terhadap dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan penerimaan sejumlah uang oleh Kasi Intel inisial Reinhard Harvei Sembiring dan Kepala Kejaksaan Negeri Sergai.
Karena dalam kasus ini namanya disebut berulang sebagai orang yang diduga memulai terjadinya tindak pidana korupsi .Saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatsapp 08137555xxxx kamis 16/3 jam 11.33 Kepala Dinas PMD Sergai, Sri Rahmayani hingga kini belum menjawab.
Kemudian wartawan beberapa awak media mencoba konfirmasi ke kantor PMD Sergai. Namun ada salah seorang staf pegawai mengatakan bahwa Kadis PMD lagi rapat bersama Camat.
“Ibu Kadis sedang rapat bersama Camat, kemungkinan lama selesai nya pak,”ujarnya, Jumat (17/3) kemarin.
Ditempat berbeda, Kajari Sergai Muhammad Amin saat dikonfirmasi mengenai pernyataan pelapor atas nama Sugito yang berulangkali menyebutkan menduga Kadis PMD Sergai terlibat, bahkan kuat diduga sebagai dalang dalam kasus pemerasan terhadap Kades yang diawali Terkuaknya Bimtek jahit menjahit hingga saat ini terus bergulir, hingga dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kejatisu, selain itu juga diketahui Kasi Intel Reinhard Harvei Sembiring sudah dimutasi,kemudian juga sampai saat ini bungkam
Apakah pihak PMD Sergai secara tersendiri sudah dimintai keterangan dalam perkara tersebut dan bagaimana kepastian hukumnya, namun hingga kini Kajari Sergai belum merespon. Dimana penyebutan ini seharusnya cukup untuk memulai penyidik Kejaksaan memanggil secara khusus dalam kasus tindak pidana korupsi yang terang diduga merugikan keuangan negara ungkap Sugito Sabtu 18/3/23. Dimana menurut nya selain Bimtek Jahit Menjahit ada 11 Kegiatan Bimtek Fiktif lainnya dilakukan PMD, menggunakan Event Organizer Fiktif (Asli namun Palsu), Sugito memperkirakan lebih 20 Milyar Kerugian negara “tegasnya.
Serangkaian dengan hal ini terkait Sri Rahmayani Kepala Dinas PMD jika Kejaksaan Negeri Sergai terus tidak merespon,Sugito mengatakan akan membawa bukti khusus terpisah dengan sifatnya segera dan akan lebih cepat membawa bukti bukti berupa data serta fakta agar kasus tersebut lebih terang, dengan tujuan kepada Jampidsus dan Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan harapan mendapatkan kepastian hukum,sebab menurut Sugito Kejaksaan Negeri Sergai dan Kejatisu sepertinya buta dan tuli Pungkasnya” dgn wajah muram. (ILB)
