LOGO MEDIA KOMPASNEWS.COM
KETUM FWJ INDONESIA

Home / Pemerintah Daerah

Sabtu, 12 November 2022 - 07:06 WIB

Dukcapil Tegaskan Tidak Ada Denda Terlambat Urus Dokumen Kependudukan

Mediakompasnews.Com – Jakarta – Sebagian masyarakat mungkin khawatir jika tidak segera mengurus dokumen kependudukan setelah terjadi peristiwa penting seperti perkawinan, kelahiran, perceraian dan kematian, bakal kena denda saat mengurus ke Dukcapil. Namun, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegaskan tidak ada denda-denda itu.

Hal ini ia sampaikan melalui akun tiktok @Zudanariffakrulloh pada Rabu (9/11/2022) menanggapi pertanyaan netizen yang masuk melalui akunnya.

“Saya sudah menikah 2 bulan dengan suami saya, belum membuat KK bersama suami. Apakah kalau saya terlambat membuat KK seperti ini akan kena denda?,” ucap Zudan membacakannya.

Baca Juga :  TNI Manunggal Membangun Desa, Gebrakan Infrastruktur dan Sosial di Kabupaten Tegal

Zudan menerangkan bahwa tidak ada kewajiban untuk seorang suami dan istri berada dalam 1 Kartu keluarga (KK).

“Boleh pisah KK, tetapi sebaiknya saya menyarankan dalam 1 kartu keluarga. 1 KK bersama orang tua, ataupun suami dan istri membuat 1 KK boleh,” tutur Zudan.

Lebih lanjut kata Zudan, jika masyarakat yang belum mengurus update KK setelah menikah lantaran berbeda kabupaten dan masih belum sempat, itu tidak menjadi masalah.

Baca Juga :  Diduga Kurangnya Pengawasan, Proyek Paving Blok di Desa Mekarjaya Amblas

“Tidak dikenakan denda. Dan 2 bulan itu bukan tolak ukur untuk dikenakan denda. Jadi tidak ada kata terlambat, kapan rekan-rekan sempat, segera diurus,” jelas Zudan.

Namun Zudan juga berpesan, jangan sampai hal ini membuat masyarakat menunda-nunda update dokumen kependudukan setelah terjadi peristiwa penting. Karena untuk pelayanan publik, pasti dibutuhkan dokumen kependudukan yang update sesuai keadaan sebenarnya.

Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama menambahkan, saat ini sudah banyak inovasi pelayanan di Disdukcapil yang memudahkan masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Nina Tindak Tegas Lokasi Usaha Tidak Berizin Harus Ditutup

“Banyak Disdukcapil yang menyediakan layanan online. Pemohon tidak perlu repot-repot datang ke Disdukcapil, layanan adminduk tersedia melalui aplikasi atau melalui Whatsapp. Jadi tidak ada alasan untuk menunda mengurus dokumen kependudukan,” urai Yama.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan juga turut berpesan kepada seluruh jajaran Dukcapil agar terus memberikan layanan yang berintegritas dan berorientasi membahagiakan masyarakat. Dukcapil  (A Hidayat)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Dipaser Di Tiga Desa Sepi Peminat Calon Kades

Pemerintah Daerah

Soal Dugaan Pungli di SDN 1 Cisangu, BK-LSM Lebak Akui. Itu bukan Pungli Tapi Sumbangan

Pemerintah Daerah

Bupati Batu Bara Ir, H, Zahir M,Ap Berharap Pemkab Batu Bara Kembali Raih WTP Untuk Kelima Kalinya

Pemerintah Daerah

𝐑𝐚𝐤𝐨𝐫 𝐆𝐓𝐑𝐀 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐁𝐚𝐡𝐚𝐬 𝐒𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐌𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐤𝐮𝐚𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐰𝐢𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐫𝐨𝐯𝐞

Kabupaten Tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang Sukses Adakan Aksi GEBRAK di Kecamatan Mauk

Pemerintah Daerah

Pawai Kendaraan Mewarnai Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H. Disambut Oleh warga Desa Rawi Dengan Sangat Antusias

Pemerintah Daerah

Optimalisasi Layanan Kesehatan, Lapas Rangkasbitung Dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda

Berita Utama

Bupati Rohul H.Sukiman Hadiri Rakornas Pemda Dan FKUB Guna Menciptakan Pemilu Aman Dan Damai