Mediakompasnews.Com -Lampung- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan finalisasi grand design Prodeskel di desa hanura, kecamatan teluk pandan kabupaten pesawaran provinsi lampung, Jumat (14/10/2022). Ikut hadir Sekretaris DPMD Kabupaten Pesawaran, Nur Asikin.
Dalam pembukaan beliau menjelaskan aplikasi prodeskel sendiri memang telah ada sejak lama sesuai dengan permendagri nya nomor 12 tahun 2007, maka dari itu sudah saat nya perlu dilakukan updating dan pembaharuan.
“Sudah selayaknya memang prodeskel ini diperbaharui karena aplikasinya memang sudah ada telah lama.
Dan desa di Kabupaten Pesawaran sendiri kami wajibkan untuk semua desa menganggarkan anggaran Prodeskel, jika tidak maka usulan anggaran mereka kami kembalikan” tegasnya.
Kepala Desa Hanura, Rio Remota sangat menyambut senang karena lagi-lagi Desa Hanura dipercaya menjadi lokus dari kegiatan ini.
Rio mengharapkan lewat kegiatan ini, aplikasi prodeskel dapat lebih baik lagi.
“Saya berharap warga yang di wawancarai nantinya bisa mengeluarkan masukan-masukan ataupun bisa juga menyampaikan keluhan nya terkait data desa di prodeskel sendiri agar nanti nya aplikasi yang diperbaharui bisa lebih cepat dan akurat dalam hal penginputan data dan update data prodeskel,” ucapnya pada acara pembukaan.
Tim yang melakukan Kajian dari Ditjen Bina Pemdes ada 6 orang. Yang terdiri dari Ketua Tim, wakil Ketua Tim, Tenaga Ahli 2 orang, dan anggota 2 orang. Kegiatan dilakukan dengan mewawancarai supra desa, aparat desa, perwakilan tokoh masyarakat, bpd, lkd, pkk, dan bumdes.
Ketua Tim, Andi Yuliarmiangsyah menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah menggali lebih banyak terkait informasi kebutuhan desa terkait data.
“Kami ingin bapak ibu banyak bercerita tentang kebutuhan data terkait prodeskel, permasalahan yang selama ini ditemui dalam menyusun Prodeskel, serta ide-ide dan masukan untuk pengembangan prodeskel selanjutnya.
Harapan kami, kedepan Prodeskel akan menjadi sumber data desa yg dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa, Daerah. Pusat serta masyarakat umum,” ungkapnya.
(Agung)
